90% Pegawai DJP WFH, Layanan Langsung Sebagian Kantor Pajak Dihentikan

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengaku akan terus menyesuaikan pelayanan langsung kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kondisi pandemic Covid-19.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pada prinsipnya DJP akan terus memberikan pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan secara ketat untuk menekan laju penularan Covid-19.

"Apabila keadaan tidak memungkinkan untuk tatap muka maka akan kami alihkan sebagian atau seluruhnya melalui beberapa layanan online yang kami siapkan," ujar Neilmaldrin, Selasa (29/6/2021).

Untuk saat ini, lanjut Neilmaldrin, DJP telah menerapkan work from office (WFO) hanya kepada 10% pegawai. Dengan demikian, sebanyak 90% pegawai DJP bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Mulai Senin (28/6/2021) kemarin, DJP sudah menerapkan WFO hanya 10% dan dapat dikurangi sesuai situasi," imbuhnya.

Pada pekan lalu, ungkap Neilmaldrin, total pegawai DJP yang melaksanakan WFO adalah sebanyak 25%. Jumlah pegawai yang bekerja di kantor dapat dikurangi menjadi lebih rendah dari 25% menggunakan sistem piket.

Berdasarkan pada pengamatan DDTCNews, sejumlah kantor pajak menghentikan sementara pelayanan tatap muka. Beberapa kantor pajak di Jakarta menghentikan sementara pelayanan tatap muka mulai 28 atau 29 Juni 2021 hingga 1 atau 2 Juli 2020.

Kantor pajak yang dimaksud antara lain KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu, KPP Pratama Jakarta Tebet, KPP Madya Jakarta Selatan I, dan KPP Pratama Jakarta Setiabudi.

Untuk mengetahui pelayanan di kantor pajak lainnya, wajib pajak bisa melihat akun resmi media sosial masing-masing kantor pajak. Selain itu, wajib pajak juga bisa menghubungi kantor pajak bersangkutan. Simak ‘Cara Mencari Tahu Nomor Kontak dan Whatsapp Kantor Pajak ‘.

Sebagai informasi, DJP juga memperpanjang waktu penghentian layanan telepon Kring Pajak. Semula, penghentian layanan telepon berlaku hingga hari ini, Selasa (29/6/2021). Namun, otoritas memutuskan kembali meniadakan layanan telepon Kring Pajak hingga 2 Juli 2021. Simak 'Waktu Penghentian Layanan Telepon Kring Pajak DJP Diperpanjang'. (kaw)