39.981 Unit Kendaraan Tunggak Pajak.

CIREBON, DDTCNews—Sedikitnya 39.981 unit kendaraan bermotor di Kota Cirebon, Jawa Barat tidak melakukan daftar ulang tahunan alias menunggak pajak. Jumlah tersebut sekitar 20% dari total 188 ribu unit kendaraan bernopol Kota Cirebon yang menjadi objek pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Hening Widiatmoko mengatakan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi aplikasi Zonita Pamor (Zona Integritas Taat Pajak Kendaraan Bermotor) sekaligus perbaikan pelayanan.

“Salah satu yang menjadi tumpuan dari pendapatan asli daerah (PAD) di Jawa Barat adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Karena itu, kami akan terus berinovasi dan meningkatkan layanan kepada wajib pajak,” ujarnya di Cirebon, Jumat (28/2/2020).

Berdasarkan data Bapenda Jabar, pendapatan PKB di Jabar pada 2019 mencapai Rp8,17 triliun, atau 101,74% dari target Rp8,03 triliun. Capaian ini memberikan kontribusi lebih dari 22% dari total PAD Jabar 2019 sebesar Rp36,3 triliun.

Hening mengatakan Zonita Pamor terhubung dengan data aparatur sipil negara (ASN). Dengan demikian, Bapenda dapat mengetahui jumlah kendaraan milik ASN. Jika ASN memiliki lebih dari satu kendaraan dan tidak dilaporkan, bisa terdeteksi.

Bapenda Jabar memperoleh data ASN itu dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten/kota. Data tersebut terkoneksi dengan data SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) khususnya Kartu Keluarga dan database kendaraan bermotor.

Dengan Zonita Pamor, Pemprov Jabar bisa menanggulangi jumlah tunggakan pajak kendaraan yang tinggi, sekaligus mencegah ASN menunggak PKB. Zonita Pamor merupakan perwujudan kolaborasi saling menguntungkan antarpemerintah karena data kependudukan.

“Saat ini sudah ada 13 kabupaten/kota yang menandatangani perjanjian kerja sama dengan Bapenda untuk menelusuri wajib pajak ASN yang punya kendaraan bermotor, tetapi belum melunasi PKB dan belum bea balik nama kendaraan bermotornya,” kata Hening seperti dilansir galamedianews.com.

Ia menambahkan data ASN itu baru akan bisa diakses setelah terkoneksi dalam kolaborasi data di sistem database Samsat. Hal tersebut akan menjadi instrumen pengendalian dan peningkatan ketaatan PKB dengan menempatkan ASN dan keluarganya sebagai pelopor. (Bsi)