17 Perda soal Pajak Daerah di DKI Jakarta Bakal Disederhanakan

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mencatat terdapat 17 perda pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) akan bakal disederhanakan melalui Raperda PDRD.

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan ketentuan dalam 17 perda PDRD itu akan disatukan ke dalam 1 perda sesuai dengan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Raperda ini untuk menyederhanakan 17 perda menjadi hanya 1 Perda saja sehingga tidak tumpang tindih regulasi yang mengatur soal sumber pendapatan daerah dari sektor pajak," katanya dikutip dari situs web DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Perda PDRD yang akan disesuaikan lewat Raperda PDRD antara lain Perda 6/2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Perda 8/2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Perda 9/2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Lalu, Perda 10/2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Perda 11/2010 tentang Pajak Hotel, Perda 13/2010 s.t.d.d Perda 3/2015 tentang Pajak Hiburan, Perda 15/2010 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Kemudian, Perda 16/2010 tentang Pajak Parkir, dan Perda 17/2010 tentang Pajak Air Tanah, Perda 18/2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Perda 11/2011 tentang Pajak Restoran.

Selanjutnya, Perda 12/2011 tentang Pajak Reklame, Perda 16/2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Perda 3/2012 tentang Retribusi Daerah, dan Perda 2/2014 tentang Pajak Rokok.

Sementara itu, Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati menuturkan Raperda PDRD diusulkan oleh pemprov guna menindaklanjuti UU HKPD dan PP 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Lusiana menjelaskan Raperda PDRD tersebut harus sudah berlaku mulai 1 Januari 2024 sehingga pemprov dapat melaksanakan pemungutan pajak secara optimal pada tahun depan.

"Apabila raperda ini belum ditetapkan, konsekuensinya kami tidak bisa melakukan pemungutan pajak daerah. Itu akan sangat berdampak pada pendapatan DKI Jakarta dari sektor pajak," tutur Lusiana. (rig)