1,5 Juta Kendaraan Tunggak Pajak Rp450 Miliar

SEMARANG, DDTCNews—Sedikitnya 1,5 juta unit kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat yang tercatat di Provinsi Jawa Tengah (Jateng), menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan nilai tunggakan sebesar Rp450 miliar.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng Tavip Supriyanto mengatakan Pemprov Jateng akan terus menagih tunggakan pajak itu dengan berbagai cara, di antaranya melalui program pemutihan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)

“Data itu berdasarkan data 2019 sampai Januari 2020. Melalui Pergub Nomor 4 Tahun 2020 ini, kami ingin menertibkan administrasi pajak kendaraan bermotor dan mengurangi kendaraan berpelat nomor luar Jateng yang beroperasi di sini,” ujarnya di Semarang, Rabu (12/2/2020).

Data tersebut juga menunjukkan, sambung Tavip, kendaraan berpelat nomor dari luar Jateng yang teridentifikasi atau beroperasi sehari-hari di Jateng mencapai sekitar 3.000-an unit kendaraan, dan 80% di antaranya adalah kendaraan roda dua.

Seperti diketahui, Pemprov Jateng berencama menggelar program pemutihan pajak mulai 17 Februari 2020 sampai 16 Juli 2020. Bea balik nama kendaraan akan dibebaskan, termasuk sanksi administrasi denda pajak. “Jadi, ini bukan pemutihan tetapi pembebasan denda pajak,” kata Tavip.

Ia menjelaskan kebijakan itu dikeluarkan setelah melihat banyak kendaraan berpelat nomor luar Jateng yang berdomisili di Jateng. Di sisi lain, potensi keterlambatan membayar pajak masih ada meski tidak tinggi karena banyak pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak.

Melalui kebijakan pembebasan denda tersebut, lanjut dia, Pemprov Jateng ingin memotivasi wajib pajak segera melakukan bea balik nama dan membayar pajak."Harapan kami ini bisa memudahkan wajib pajak yang telat bayar pajak," katanya.

Tavip menambahkan pembebasan dimaksud bila pengendara tak membayarkan denda pajak selama kurun waktu tertentu. Dengan program itu, diharapkan warga tidak khawatir biaya membengkak karena denda saat membayar pajak kendaraan.

Di sisi lain, pendapatan daerah dari sektor ini dapat meningkat. Tidak hanya penghapusan denda administrasi yang digratiskan, tetapi juga dibebaskan bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya. (Bsi)