Wamenkeu Imbau Pengusaha untuk Segera Manfaatkan Insentif Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara kembali mengimbau pelaku usaha untuk segera memanfaatkan berbagai insentif pajak.

Suahasil mengatakan pemerintah memberikan insentif pajak untuk mendorong pemulihan dunia usaha dari tekanan pandemi Covid-19. Menurutnya, pemberian insentif juga merata dari kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga korporasi besar.

"Seluruh segmen dunia usaha, baik yang mikro, kecil, menengah maupun yang besar itu dipersilakan memakai relaksasi pajak," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (16/4/2021).

Suahasil mengatakan pemerintah memfokuskan belanja negara untuk menangani pandemi Covid-19 sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Salah satu bentuknya dengan memberikan insentif pajak kepada dunia usaha agar arus kasnya lebih longgar.

Beberapa insentif tersebut misalnya pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, potongan angsuran PPh Pasal 25, penurunan tarif PPh badan, PPh final UMKM DTP, serta restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

Pemberlakuan berbagai insentif tersebut akan berakhir pada Juni 2021. Oleh karena itu, Suahasil berharap pelaku usaha bisa segera memanfaatkannya. Setelah memperoleh insentif, dunia usaha akan terdorong untuk tetap berproduksi dan terus merekrut tenaga kerja.

"Selama [pandemi] Covid, perusahaan itu berusaha untuk tetap survive. Pemerintah membantu melalui [relaksasi] dengan tidak perlu bayar pajak dulu untuk membantu cash flow-nya," ujar Suahasil.

Tahun ini, pemerintah juga memberi insentif pajak tambahan untuk mendorong konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak pada pemulihan sektor usaha. Insentif itu yakni pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk rumah dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor.

Dengan kedua insentif tersebut, menurut Suahasil, penjualan mobil dan rumah tidak akan dikenakan pajak dengan persentase tertentu. Dengan demikian, harga jual mobil dan rumah akan menjadi lebih murah.

Berbagai insentif pajak tersebut masuk dalam pagu stimulus usaha senilai total Rp58,46 triliun. Pagu tersebut menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional yang nilainya mencapai Rp699,43 triliun pada tahun ini atau naik 22% dari realisasi pada 2020.

"Ini bukan masalah perusahaan satu per satu, tapi ini untuk seluruh perekonomian kita," imbuhnya.

Bersamaan dengan pemberian insentif usaha, Suahasil menambahkan pemerintah tetap berupaya menangani pandemi Covid-19. Pasalnya, penanganan pandemi Covid-19 termasuk program vaksinasi nasional menjadi game changer untuk memulihkan perekonomian nasional. (kaw)