VAKSINASI COVID-19

Vaksinasi Mandiri Dimulai, Jokowi Optimistis soal Pemulihan Ekonomi

Dian Kurniati | Selasa, 18 Mei 2021 | 11:23 WIB
Vaksinasi Mandiri Dimulai, Jokowi Optimistis soal Pemulihan Ekonomi

Presiden Joko Widodo ketika meninjau vaksinasi mandiri di PT Unilever, Selasa (18/5/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini dimulainya vaksinasi mandiri akan berdampak positif terhadap upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional tahun ini.

Jokowi menyebutkan vaksinasi Covid-19 mandiri atau gotong royong telah dimulai di 19 perusahaan manufaktur. Menurutnya, vaksinasi mandiri merupakan bentuk kerja sama pemerintah dan swasta dalam mempercepat pembentukan kekebalan komunal (herd immunity).

"Bapak, Ibu, dan Saudara ini berada pada posisi yang sangat penting bagi negara ini, yaitu pada kawasan produktif, yang sangat menentukan sekali pertumbuhan ekonomi nasional kita," katanya ketika meninjau vaksinasi mandiri di PT Unilever, Selasa (18/5/2021).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Presiden menuturkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2021 masih mencatatkan kontraksi 0,74%. Memasuki kuartal II/2021, ia optimistis pertumbuhan ekonomi dapat berbalik ke zona positif hingga ke level 7%.

Dua menilai pemulihan sektor produksi menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dengan dukungan vaksinasi mandiri, ia berharap aktivitas produksi akan berjalan semakin cepat.

"Kami harap Agustus atau maksimal September sudah mencapai jumlah kurang lebih 70 juta yang divaksin sehingga kurvanya di bawah dan kami harapkan, terutama perusahaan, pabrik, industri, bisa berproduksi dalam suasana normal kembali," ujar Jokowi.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Saat ini, telah tersedia 420.000 dosis vaksin Sinopharm untuk vaksinasi mandiri. Vaksin Covid-19 akan terus berdatangan karena pemerintah memiliki sejumlah komitmen dari para produsen. Pada saat bersamaan, semua negara di dunia kini tengah bersaing mendapatkan vaksin.

Harga pembelian vaksin Sinopharm dipatok Rp321.660 per dosis dan biaya layanan maksimal senilai Rp177.910 per dosis. Kadin Indonesia mencatat telah ada 17.832 perusahaan yang mendaftar program vaksinasi mandiri untuk 8,6 juta pekerja.

Pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 diberikan kepada 181,5 juta penduduk untuk mencapai herd immunity yang masing-masing akan mendapatkan 2 dosis vaksin. Hingga saat ini, penyuntikan vaksin baru sekitar 23 juta dosis. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

18 Mei 2021 | 14:06 WIB

Rumah sakit mana yg adh menyediakan klo ada mhn info dimana bisa vaksin

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN