Sri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Jadi 11% Tak Berlebihan, Ini Alasannya

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan mulai 1 April 2022 tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik 1%, dari 10% menjadi 11%.

Kebijakan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam UU/7 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Jadi kita lihat mana-mana yang masih bisa space-nya di mana Indonesia setara dengan region atau negara-negara OECD atau negara-negara di dunia. Tapi Indonesia tidak berlebih-lebihan,” kata Menkeu dalam acara yang bertajuk Indonesia Economic Outlook 2022, Selasa (22/3/2022).

Menkeu menyebut besaran tarif PPN yang berlaku bulan depan masih berada di bawah rata-rata dunia sebesar 15% dengan basis negara-negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD).

“Kalau rata-rata PPN di seluruh dunia itu ada di 15%, kalau kita lihat negara OECD dan yang lain-lain, Indonesia ada di 10%. Kita naikkan 11% dan nanti 12% pada tahun 2025,” ucap Menkeu.

Sementara itu, Menkeu memahami saat ini perhatian masyarakat dan dunia usaha tengah fokus pada pemulihan ekonomi. Namun, hal ini tidak menghalangi pemerintah untuk membangun fondasi perpajakan yang kuat.

Menkeu mengatakan apalagi selama masa pandemi Covid-19, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen fiskal yang mampu menahan dampak negatif di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi, ujar Sri, APBN perlu disehatkan. Salah satunya dengan potensi penerimaan dari PPN yang didapat saat tarif baru berlaku bulan depan.

Adapun pemerintah memasang target defisit APBN pada 2022 sebesar 4,85% dari produk domestik bruto (PDB). Kemudian pada 2023 defisit berada di bawah 3% terhadap PDB.

Di sisi lain, Menkeu menekankan, pajak merupakan bentuk gotong royong dari seluruh masyarakat, karena pajak yang dikumpulkan akan digunakan kembali kepada masyarakat.

“Kita masih butuh pendidikan yang makin baik, kesehatan yang makin baik, kita butuh TNI yang makin kuat, polisi yang makin hebat supaya kepastian hukum bagus, keamanan kita bagus. Itu semuanya bisa dicapai kalau fondasi pajak kuat,” pungkas Menkeu. (sap)