DEBAT PAJAK

Setuju Sidang Online Pengadilan Pajak? Tulis Komentar, Rebut Hadiahnya

Redaksi DDTCNews | Kamis, 30 Desember 2021 | 09:00 WIB
Setuju Sidang Online Pengadilan Pajak? Tulis Komentar, Rebut Hadiahnya

JAKARTA, DDTCNews – Di tengah berbagai kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat karena terjadinya pandemi Covid-19, Pengadilan Pajak mulai melaksanakan persidangan online atau elektronik.

Awalnya, penerapan persidangan online menjadi pilihan majelis-majelis sidang di luar tempat kedudukan (SDTK) mulai Juni 2020. Selanjutnya, mulai Agustus 2021, persidangan online juga mulai dilakukan pada majelis-majelis sidang di tempat kedudukan (Jakarta).

Skema persidangan online ini sudah diamanatkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No.KEP-016/PP/2020. Salah satu pertimbangan diterbitkannya keputusan ini adalah tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya proses persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Keputusan itu dibuat dengan mempertimbangkan 2 payung hukum yang telah ada. Pertama, Undang-Undang (UU) Pengadilan Pajak. Kedua,Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam keputusan itu disebutkan persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan memutus sengketa pajak oleh Pengadilan Pajak yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi melalui aplikasi konferensi video.

Adapun tata cara persidangan secara elektronik tercantum dalam lampiran KEP-016/PP/2020. Persidangan secara elektronik berlaku untuk acara sidang pemeriksaan dan/atau pengucapan putusan sesuai dengan rencana umum sidang yang sudah ditetapkan oleh panitera pengganti.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Pada proses awal, panitera pengganti mengirimkan surat pemberitahuan/panggilan sidang kepada para pihak melalui sarana elektronik. Surat ini dilampiri formulir persetujuan yang harus disampaikan kembali kepada Pengadilan Pajak paling lambat 3 hari sebelum sidang dilaksanakan.

Jika formulir persetujuan tidak disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan, persidangan dilaksanakan tidak secara elektronik. Jika pemohon banding/penggugat menyatakan tidak setuju dengan persidangan online, mereka dapat hadir secara langsung di ruang sidang Pengadilan Pajak.

Mengutip TC Media Edisi 122 Tahun 2021, Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim mengatakan salah satu target khusus Pengadilan Pajak adalah memaksimalkan pelaksanaan persidangan online. Oleh karena itu, proses bisnis berbasis teknologi informasi makin ditingkatkan.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

“Saya harapkan pencapaian penyelesaian sengketa pajak dengan prinsip cepat, murah dan sederhana dapat terlaksana di tengah kondisi pandemi saat ini. Selanjutnya, saya juga berharap bahwa roadmap yang sudah dicapai saat ini dapat diteruskan,” ujarnya.

Dalam sebuah webinar, Ketua Tim Evaluasi dan Perumus Peraturan, Tata Tertib, dan Teknis Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik di Pengadilan Pajak L.Y. Hari Sih Advianto menjelaskan cara konvensional dianggap sudah tidak mampu mengatasi permasalahan sengketa yang makin banyak.

“Namun, tantangan pengadilan secara online diantaranya adalah belum adanya landasan khusus yang dapat merujuk persidangan elektronik di Pengadilan Pajak, gangguan jaringan komunikasi baik pihak PP ataupun pihak lain, serta belum semua pihak internal dan eksternal yang mendukung diberlakukannya persidangan secara elektronik,” jelasnya.

Baca Juga:
Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Lantas, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju persidangan online di Pengadilan Pajak tetap diberlakukan pascapandemi Covid-19? Berikan pendapat Anda dalam kolom komentar.

Sebanyak 2 pembaca DDTCNews yang memberikan pendapat pada kolom komentar artikel ini dan telah menjawab beberapa pertanyaan dalam survei akan berkesempatan terpilih untuk mendapatkan uang tunai senilai total Rp1 juta (masing-masing pemenang Rp500.000).

Debat ini hanya bisa diikuti oleh warga negara Indonesia dan tidak berlaku untuk karyawan DDTC. Pemenang dipilih berdasarkan pada pengisian survei dan kolom komentar yang konstruktif, berdasarkan fakta, dan tidak mengandung unsur SARA.

Keputusan pemenang ditentukan oleh tim DDTCNews dan bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat. Pajak hadiah ditanggung penyelenggara. Penilaian akan diberikan atas komentar dan jawaban yang masuk sampai dengan Rabu, 19 Januari 2022 pukul 15.00 WIB. Pengumuman pemenang akan disampaikan pada Jumat, 21 Januari 2022. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

Pilih Setuju atau Tidak Setuju lalu tuliskan komentar Anda
Setuju
Tidak Setuju
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Setuju
95
77.24%
Tidak Setuju
28
22.76%

Nadhira

11 Januari 2022 | 08:47 WIB
Saya setuju dengan adanya sidang online di pengadilan pajak karena lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Tapi sebelum sidang online dilakukan harus dipastikan dulu kelancaran jaringan internetnya agar tidak tersendat ditengah persidangan. #MariBicara

chelsea

11 Januari 2022 | 08:41 WIB
Setuju karena dengan adanya sidang online maka banyak penyelesaian masalah bisa dilakukan dengan lebih cepat tanpa tatap muka langsung. Namun mungkin ada 2 hal yang perlu diperhatikan sebelum uji coba dan pelaksanaan sidang online ini adalah (1) sosialisasi cara sidang online yang jelas beserta hal-hal yang diperlukan, dan (2) kesiapan infrastruktur penyelenggara dan peserta. #MariBicara

Nanda Marisa

10 Januari 2022 | 23:53 WIB
saya sih berpendapat bahwa dengan adanya persidangan online maka untuk waktu dan juga tempat akan menjadi lebih efesien dan ekonomis serta tanpa mengurangi rasa hormat saat terjadinya sidang kita tetap bisa melakukan sidang dengan hikmat sebagaimana seharusnya.... #MariBicara

Lindaa

10 Januari 2022 | 22:33 WIB
Kita sudah mempunyai prokes dan vaksin. Kita dapat memperketat Prokes di area persidangan. Menurut saya tidak dianjurkan untuk persidangan online, karena pengetahuan tentang digital belum merata apalagi di kalangan orang tua. Jika persidangan online dilakukan, maka semua berkas harus softfile, ribet jika harus scan folder dahulu.

Luthfi

10 Januari 2022 | 20:21 WIB
saya setuju karna lebih memudahkan untuk mengurus persidangan secara online. karna kita tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke pengadilan

Apriliana Dwi Andriana

10 Januari 2022 | 18:50 WIB
Sidang online bisa mewujudkan pelayanan efisien kala pandemi covid yang belum sepenuhnya mereda

Muh Rifqi Baihaqi

10 Januari 2022 | 16:34 WIB
tidak setuju karena bisa saja antara pihak terdakwa atau pihak mahkamah mengalamai gangguan sinyal itu malah jadi menghambat jalanya sidang alhasil di undur lagi. belum lagi kendala mati listrik atau sinyal yang tiba tiba lemah. atau habis kuota jika memakai kuota. sidang yang diljhat publik tentunya publik memakai kuota sebagian untuk melihat jalanya sidang

Bunga Rahmawati

10 Januari 2022 | 16:24 WIB
setuju dengan sidang online karena memudahkan kita tidak harus datang ke tempat

Tasya prinki

10 Januari 2022 | 16:10 WIB
saya setuju dengan sidang online pengadilan pajak karena dapat menghemat waktu dan lebih efisien tenaga juga.. dan dapat memudahkan semua pihak yang terkait #MariBicara

Kadek Pradnya

08 Januari 2022 | 20:55 WIB
Persidangan secara online di pengadilan pajak seharusnya tidak dijadikan opsi utama dalam persidangan. Terdapat beberapa kendala dalam persidangan secara online antara lain kedala teknis yang meliputi perbedaan kemampuan tim teknis tiap pengadilan untuk menyelenggarakan, memelihara, dan menjaga keamanan sistem pengelolaan elitigation, ketersediaan infrastruktur atau alat dan sarana teknologi yang berkualitas terutama pada daerah-daerah yang bukan kota besar, serta kepastian bahwa para pihak dan para saksi mengikuti persidangan secara bertanggungjawab. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak persidangan secara online adalah dengan peningkatan SDM dan fasilitas penunjang persidangan online serta penyusunan standarisasi persidangan secara online agar persidangan online berjalan lancar dan tidak merugikan pihak manapun. Selain itu perlu adanya sosialisasi mengenai tahapan persidangan secara online karena tidak semua masyarakat memahami teknis persidangan online#MariBicara
ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra