PELAPORAN SPT TAHUNAN

Per 16 Maret 2020, Ditjen Pajak Menerima 7,5 juta SPT Tahunan

Redaksi DDTCNews | Senin, 16 Maret 2020 | 11:09 WIB
Per 16 Maret 2020, Ditjen Pajak Menerima 7,5 juta SPT Tahunan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Pajak (DJP) mencatat jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2019 yang diterima hingga Senin (16/3/2020) sudah mencapai 7,5 juta laporan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan realisasi penyampaian SPT pada awal pekan ini naik 9% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 6,9 juta SPT.

“Ada kenaikan sekitar 587.116 SPT per 16 Maret 2020. Data tersebut diambil pada pukul 08.00 WIB,” kata Hestu dalam keterangan resminya, Senin (16/3/2020).

Baca Juga:
DJP Beri Klarifikasi, Tidak Bakal Ada Pajak Khusus Janda atau Duda

Hestu memerinci setoran SPT itu terdiri dari formulir SPT 1770 orang pribadi nonkaryawan sebanyak 643.812 berkas, SPT 1770S sebanyak 4,07 juta berkas, dan SPT 1770SS sebanyak 2,5 juta berkas.

Formulir SPT 1770 nonkaryawan menjadi yang paling tinggi pertumbuhannya ketimbang jenis formulir lainnya. SPT 1770 nonkaryawan tumbuh 15%, disusul SPT 1770S naik 10% dan SPT 1770SS naik 4%.

Dalam waktu bersamaan, wajib pajak badan ternyata sudah ada yang melaporkan SPT. DJP mencatat sudah menerima 218.816 formulir SPT 1771, atau naik 13% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 193.899 berkas.

Baca Juga:
Prabowo Tegaskan Komitmen Perangi Korupsi dan Pengelakan Pajak

Kemudian, perusahaan yang melaporkan SPT 1771 dalam denominasi dolar AS mencapai 212 berkas atau naik tipis dari tahun lalu sebanyak 209 berkas.

Untuk diketahui, Ditjen Pajak memutuskan menutup pelayanan langsung dengan tatap muka dan memperpanjang batas waktu pembayaran pajak dan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dari 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020.

Untuk SPT Masa PPh pemotongan/pemungutan masa pajak Februari 2020, DJP memberikan relaksasi batas waktu pelaporan hingga 30 April 2020 tanpa dikenakan sanksi keterlambatan. Namun, batas waktu pembayaran tetap sesuai ketentuan yang berlaku. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

16 Maret 2020 | 22:22 WIB

warga mau lapor pajak tapi ada kesulitan,banyak coba tp g berhasil.

16 Maret 2020 | 22:17 WIB

mau lapor pajak gak tahu caranya,dah dicoba gak berhasil

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 29 Desember 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Beri Klarifikasi, Tidak Bakal Ada Pajak Khusus Janda atau Duda

Minggu, 29 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Tegaskan Komitmen Perangi Korupsi dan Pengelakan Pajak

Minggu, 29 Desember 2024 | 11:30 WIB PAJAK PENGHASILAN

2 Tarif PPh Final untuk Penghasilan atas Bunga Simpanan Koperasi

Minggu, 29 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

SPT Tahunan Pajak Karbon berdasarkan PMK 81/2024

BERITA PILIHAN
Minggu, 29 Desember 2024 | 15:00 WIB KILAS BALIK 2024

Agustus 2024: Aturan Akses Informasi Keuangan untuk Perpajakan Diubah

Minggu, 29 Desember 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Beri Klarifikasi, Tidak Bakal Ada Pajak Khusus Janda atau Duda

Minggu, 29 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Tegaskan Komitmen Perangi Korupsi dan Pengelakan Pajak

Minggu, 29 Desember 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN SUBANG

Konsolidasi Internal Kuat, Target Pajak Daerah Tercapai Lebih Cepat

Minggu, 29 Desember 2024 | 11:30 WIB PAJAK PENGHASILAN

2 Tarif PPh Final untuk Penghasilan atas Bunga Simpanan Koperasi

Minggu, 29 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

SPT Tahunan Pajak Karbon berdasarkan PMK 81/2024

Minggu, 29 Desember 2024 | 10:30 WIB PMK 81/2024

Batas Waktu Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak Berubah

Minggu, 29 Desember 2024 | 10:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Antisipasi Lonjakan Konsumsi BBM pada Tahun Baru

Minggu, 29 Desember 2024 | 10:00 WIB POJK 27/2024

POJK Baru, Ini Kriteria Aset Kripto yang Boleh Diperdagangkan di Bursa

Minggu, 29 Desember 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DPR Minta Kenaikan Tarif PPN Jadi Momentum Perkuat Ketahanan Fiskal