Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Barat menyerahkan tersangka kasus tindak pidana di bidang perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.
Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kanwil DJP Jakarta Barat pada Rabu (19/1/2022). Tersangka tindak pidana di bidang perpajakan kali ini merupakan suami dan istri berinisial RK dan TI.
“Tersangka RK dan TI yang masing-masing merupakan Direktur Utama dan Komisaris PT DE yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi, diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan,” tulis Kanwil DJP Jakarta Barat dalam keterangan resmi, Rabu (26/1/2022).
Keduanya dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya melalui PT DE secara berturut-turut. Tindak akan itu berlangsung terus-menerus mulai Januari 2012 sampai dengan Desember 2014.
Kanwil DJP Jakarta Barat menyatakan perbuatan kedua tersangka menimbulkan kerugian pada pendapatan negara senilai Rp352 juta.
Perbuatan tersangka RK dan TI merupakan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Adapun ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun. Kemudian, denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak.
PPNS Kanwil DJP Jakarta Barat sebelumnya secara persuasif telah memberi kesempatan kepada kedua tersangka untuk menempuh upaya hukum administratif dengan pembayaran kekurangan pokok pajak beserta sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Namun, kedua tersangka tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, sehingga proses penegakan hukum tetap berjalan. Penyelesaian proses penyidikan ini merupakan kerja sama antara PPNS Kanwil DJP Jakarta Barat, Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Polda Metro Jaya, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Selamat Pagi, Kami merupakan klien tesangka RK dan TI, saya ingin berkomentar terkait berita ini. bahwa klien kami selayaknya tidak di tahan sebagaimana Pasal 44 C UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan "pidana Pasal 39 dan 39A tidak dapat digantikan pidana kurungan, sampai mendapat putusan dari pengadilan dan harta tersangka tidak dapat membayar kerugian negara". klien kami di tetapkan tersangka pada tanggal 15 November 2022 yang artinya UU harmonisasi peraturan perpajakan sudah berlaku lebih dulu yaitu pada tanggal 29 Oktober 2022. menurut kami terdapat kelalaian dan kesalahan prosedur yang dilakukan PPNS DJP Jakarta Barat dan Kejaksaan Jakarta Barat atas penahanan klien kami yang di tahan oleh kejaksaan negeri jakarta barat pada tanggal 19 Januari 2022. lebih parahnya lagi pada tanggal 26 Januari 2022 klien kami sudah melunasi pokok pajak 352 juta dan denda 4x lipat, namun klien kami saat ini masih belum di bebaskan. padahal permohonan penghentian perkara pidana sudah kami kirim.
