NPWP Format Lama Cuma Berlaku Sampai Tahun Ini, Segera Perbarui Data

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak orang pribadi diimbau segera melakukan pemutakhiran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) melalui DJP Online. Pasalnya, NPWP format lama, yakni 15 digit, hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi perpajakan hingga akhir 2023.

Mulai 1 Januari 2024, seluruh wajib pajak akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 16 digit sebagai NPWP-nya. Artinya, wajib pajak yang tidak melakukan pemutakhiran data atas identitas yang statusnya belum valid, hanya bisa mengakses layanan perpajakan dengan NPWP 15 digit sampai dengan 31 Desember 2023.

"Wajib pajak yang belum memutakhirkan datanya, belum validasi NIK atau data-data lainnya, perlu segera memutakhirkan data agar urusan perpajakan lebih lancar," ujuar Penyuluh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Naeni Amriyati dilansir pajak.go.id, dikutip pada Rabu (4/1/2023).

Sesuai dengan timeline integrasi data NIK dan NPWP, wajib pajak orang pribadi didorong melakukan pemutakhiran data secara mandiri atas data utama paling lambat 31 Maret 2023. Kemudian, pemutakhiran data selain data utama bisa dilakukan sampai dengan 31 Desember 2023.

Adapun data utama yang dimaksud seperti NIK, nama, serta tempat dan tanggal lahir. Sementara data selain data utama antara lain nomor ponsel dan surat elektronik, alamat, klasifikasi lapangan usaha (KLU), dan data anggota keluarga.

Seperti diketahui, DJP juga tengah melakukan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system. Nantinya, seluruh data wajib pajak yang sudah teradministrasi di dalam sistem DJP akan dipindahkan ke dalam coretax system.

Namun, hanya data-data yang statusnya sudah valid saja yang bakal terintegrasikan ke dalam coretax system. Artinya, wajib pajak perlu melakukan pemutakhiran datanya agar data pribadinya bisa masuk ke dalam sistem yang baru.

DJP mendorong pemutakhiran data karena setelah implementasi penuh SIAP, NPWP lama (15 digit) tidak dapat digunakan lagi. Pemutakiran data secara mandiri itu juga berlaku bagi wanita kawin yang memiliki NPWP tersendiri. (sap)