PROVINSI JAWA TIMUR

Kanwil DJP Jawa Timur I Kukuhkan Relawan Pajak 2021

Redaksi DDTCNews | Kamis, 18 Februari 2021 | 19:49 WIB
Kanwil DJP Jawa Timur I Kukuhkan Relawan Pajak 2021

Pengukuhan relawan pajak yang dilakukan langsung oleh Kepala Kanwil DJP Jatim I P. M. John L. Hutagaol. (foto: DJP)

SURABAYA, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) I mengukuhkan relawan pajak yang berasal dari 16 perguruan tinggi di Kota Surabaya.

Pengukuhan dilakukan secara langsung oleh Kepala Kanwil DJP Jatim I P. M. John L. Hutagaol. Dia memberi selamat kepada para relawan yang berhasil terpilih setelah melalui berbagai tahapan seleksi yang ketat sesuai dengan standar dari DJP.

“Kehadiran relawan, selain membantu DJP khususnya Kanwil DJP Jatim I dalam melayani wajib pajak, juga menjadi penggugah wajib pajak agar sadar dan peduli terhadap kewajiban perpajakannya,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (18/2/2021).

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

John mengungkapkan relawan pajak akan melakukan asistensi terkait dengan pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di KPP. Selain itu, relawan pajak juga membantu kegiatan penyuluhan dalam kelas pajak yang telah dijadwalkan masing-masing KPP.

Relawan pajak di KPP nantinya akan bertugas membantu asistensi kepada wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir SPT Tahunan 1770, 1770 S, dan 1770 SS sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 tentang kewajiban perpajakan.

Relawan pajak juga akan membantu dalam penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak, baik sebagai narasumber, pendamping, maupun pendukung pembuatan materi penyuluhan perpajakan.

Baca Juga:
Urus Pemeriksaan Bukper: Coretax Bakal Hadirkan 4 Fitur Baru

Adapun pengukuhan tersebut disaksikan Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jatim I, Koordinator Bidang Organisasi Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) Doni Budiono, serta Ketua Bidang Akuntan Pajak IAI Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur Djoko Dewantoro.

Kemudian, ada Sekretaris II IAI Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur Elia Mustikasari, perwakilan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Surabaya, serta 2 orang perwakilan relawan pajak yang dikukuhkan.

Selain itu, ada pula yang hadir menyaksikan secara daring. Mereka adalah 16 pimpinan perguruan tinggi dan ketua tax center selaku organisasi mitra relawan pajak Kanwil DJP Jatim I. Ada pula Kepala KPP di lingkungan Kanwil DJP Jatim I yang diwakili oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal serta seluruh relawan pajak.

Baca Juga:
Hapus NPWP yang Meninggal Dunia, Hanya Bisa Disampaikan Tertulis

Koordinator Bidang Organisasi Atpetsi Doni Budiono menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan pajak, khususnya yang ada di wilayah kerja Kanwil DJP Jatim I. Menurutnya, saat ini, sudah saatnya semua menyadari pentingnya peranan pajak .

"Relawan mendapatkan kesempatan belajar pajak secara langsung dengan mengetahui bagaimana caranya memberikan edukasi kepada wajib pajak sehingga ilmu yang didapat tidak hanya sebagai objek hafalan, tetapi bagaimana caranya menerapkan di lapangan serta dapat menuntaskan persoalan," ujar Doni.

Acara pengukuhan dilanjutkan dengan pembekalan secara daring oleh tim penyuluh Kanwil DJP Jatim I kepada relawan pajak. Tahun ini organisasi mitra relawan pajak Kanwil DJP Jatim I sebanyak 16 perguruan tinggi.

Baca Juga:
Usai Setor PPh Final PHTB, WP Jangan Lupa Ajukan Penelitian Formal

Adapun 16 perguruan tinggi yang dimaksud adalah Universitas Airlangga Surabaya, Politeknik Universitas Surabaya, STIESIA Surabaya, STIE Perbanas Surabaya, Universitas Kristen Petra Surabaya, Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, dan Universitas DR. Soetomo Surabaya.

Ada pula Universitas Narotama Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jawa Timur, Universitas Pelita Harapan (UPH) Surabaya, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Politeknik NSC Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya, dan STIE Mahardhika Surabaya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

18 Februari 2021 | 21:47 WIB

Menggaet anak muda sebagai agen perubahan dibidang perpajakan adalah langkah yang cerdas. Bonus demografi indonesia dimanfaatkan dengan baik dan tepat. Good job.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Senin, 21 Oktober 2024 | 14:32 WIB CORETAX SYSTEM

Urus Pemeriksaan Bukper: Coretax Bakal Hadirkan 4 Fitur Baru

Minggu, 20 Oktober 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Hapus NPWP yang Meninggal Dunia, Hanya Bisa Disampaikan Tertulis

Minggu, 20 Oktober 2024 | 08:00 WIB CORETAX SYSTEM

Gencar Edukasi, DJP Harap Pegawai Pajak dan WP Terbiasa dengan Coretax

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN