Di Depan Para Bupati, Jokowi Ingatkan Soal Konsolidasi Anggaran

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para bupati agar melakukan konsolidasi anggaran.

Jokowi mengatakan konsolidasi anggaran artinya memastikan efektivitas belanja pada APBD agar dampaknya dirasakan masyarakat. Menurutnya, konsolidasi anggaran makin mendesak pada situasi pandemi Covid-19 lantaran penerimaan daerah mengalami penurunan.

"Penting sekali dan ini sudah sering saya sampaikan. Konsolidasi anggaran harus betul-betul kita lakukan, apalagi di tengah anggaran kita yang goncang seperti sekarang ini karena pandemi Covid," katanya dalam pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Jumat (26/3/2021).

Jokowi mengatakan semua pemerintah kabupaten harus melihat APBD-nya secara detail dan mengarahkan belanjanya hanya pada sektor prioritas. Pada pemerintah kabupaten, dia memberi contoh belanja yang bisa menjadi prioritas misalnya revitalisasi pasar, cetak sawah baru, serta perbaikan jalan.

Dengan belanja prioritas tersebut, menurut Jokowi, bupati bisa mengarahkan 60%-70% anggarannya ke dalam satu pos. Jika belanjanya spesifik dan fokus, dia optimistis satu program prioritas akan rampung hanya dalam satu periode pemerintahan atau 5 tahun.

Dia kemudian mengkritik kebiasaan para bupati yang biasanya menyebar anggaran kepada setiap dinas secara merata. Ketika ada kenaikan anggaran pun, alokasi untuk masing-masing dinas ikut bertambah sehingga belanja menjadi tidak fokus.

"Jangan anggaran itu diecer-ecer, disebar di seluruh pos belanja. Enggak akan jadi. Setahun hilang, 2 tahun hilang, tahu-tahu sudah 5 tahun, enggak kepilih karena enggak jelas," ujarnya.

Jokowi menambahkan bupati memiliki tanggung jawab untuk memastikan manfaat dari belanja daerahnya dirasakan masyarakat. Terutama pada situasi pandemi Covid-19, dia meminta APBD digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak.

Selain memberikan bantuan sosial, menurutnya, pemerintah kabupaten juga bisa membuat banyak program padat karya tunai dalam merealisasikan rencana pembangunan daerah. Melalui program tersebut, bupati dapat memberdayakan masyarakat di perdesaan yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi agar kembali memperoleh penghasilan. (kaw)