PENERIMAAN PAJAK

Dampak PPKM Darurat Terhadap Penerimaan Pajak, Ini Kata Kemenkeu

Dian Kurniati | Kamis, 08 Juli 2021 | 15:05 WIB
Dampak PPKM Darurat Terhadap Penerimaan Pajak, Ini Kata Kemenkeu

Ilustrasi. Anggota Polisi meminta pengendara sepeda motor untuk memutar balik saat Pemberlakukan Penutupan Akses Jalan di jalan Pierre Tendean, Nusukan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/7/2021). Sebanyak enam ruas jalan protokol di Kota Solo ditutup sementara selama PPKM Darurat untuk mengurangi mobilitas warga demi menekan penyebaran Covid-19. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menyatakan akan terus mengamati dampak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat terhadap penerimaan pajak.

Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan dampak PPKM mikro terhadap penerimaan pajak sepanjang semester I/2021 masih tergolong positif. Dia berharap kebijakan PPKM darurat yang berlaku di Jawa-Bali tidak berlangsung lama agar tekanannya pada perekonomian dan penerimaan pajak lebih kecil.

"Masih akan dipantau karena kalau PPKM sekarang, mobilitas terhambat, dampaknya nanti mungkin akan terasa di penerimaan Agustus," katanya dalam sebuah webinar, dikutip Kamis (8/7/2021).

Baca Juga:
Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Yon mengatakan pemerintah terus berupaya menangani lonjakan kasus aktif Covid-19 melalui penerapan PPKM darurat dan PPKM mikro. Jika isu kesehatan cepat tertangani, Yon meyakini roda perekonomian dapat segera berputar sehingga penerimaan pajak ikut membaik.

Menurut Yon, Kemenkeu juga akan menjaga penerimaan pajak walaupun ada PPKM darurat. Dengan kinerja penerimaan yang sudah menunjukkan tanda positif dalam 6 bulan terakhir, lanjutnya, pemerintah belum memutuskan ada atau tidaknya APBN perubahan.

"Barangkali akan kami pantau terus. Kami melihat evaluasinya dan responsnya akan seperti apa yang kami berikan," ujarnya.

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Sepanjang semester I/2021, realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan positif 4,9%, lebih tinggi dari perolehan hingga Mei 2021 yang tumbuh 3,4%. Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp557,8 triliun atau setara dengan 45,4% terhadap target APBN senilai Rp1.229,6 triliun.

Secara umum, pendapatan negara yang bersumber dari perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta hibah pada semester I/2021 sudah mencapai Rp886,9 triliun atau tumbuh 9,1% dari periode yang sama 2020. Realisasi itu setara 50,9% dari target Rp1.743,6 triliun. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

08 Juli 2021 | 23:40 WIB

Dengan adanya PPKM, mobilitas sangat amat terbatas. Tentu saja ini akan berdampak terhadap penerimaan pajak, khususnya pajak daerah. Misalnya saja, dengan mobilitas yang dibatasi, restoran, hotel atau tempat hiburan memiliki waktu terbatas dan juga konsumen yang menurun. sedang, pajak yang harus mereka keluarkan tetap harus dibayar. Tentu saja ini akan memberatkan mengingat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja sulit. Semoga keadaan cepat membaik.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan