Bersiap, Aturan Pelaksana Program Ungkap Sukarela Segera Terbit

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) segera menetapkan aturan pelaksana program pengungkapan sukarela (PPS) yang diamanatkan oleh UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Kasubdit Humas Perpajakan DJP Dwi Astuti mengatakan aturan turunan juga akan mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan PPS. Nantinya, wajib pajak yang ingin memanfaatkan PPS hanya perlu mengajukan permohonan secara online.

"Kita belajar dari tax amnesty, jadi kita tidak fisik nanti. Pengajuannya secara online, form-nya by system. Ada surat pernyataan dan lampiran-lampirannya itu secara online," ujar Dwi pada Media Gathering yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Jakarta Barat, Jumat (26/11/2021).

Tak hanya itu, DJP juga sedang merumuskan ketentuan mengenai investasi SBN untuk melaksanakan PPS. Nantinya akan diatur mengenai besaran bunga serta denominasi dari SBN yang menjadi instrumen untuk penempatan dana oleh wajib pajak.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo, aturan pelaksana mengenai PPS menjadi prioritas bagi pemerintah untuk segera diterbitkan mengingat program tersebut dimulai pada 1 Januari 2022.

"Ada prioritas yang harus diselesaikan, khususnya terkait dengan implementasi PPS," ujar Suryo, Kamis (25/11/2021).

Seperti diketahui, UU HPP mengatur PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan.

Selain itu, program tersebut juga dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020.

Peserta program pengungkapan sukarela dikenakan PPh final yang tarifnya berbeda-beda tergantung pada perlakuan wajib pajak terhadap harta yang diungkapkan. (sap)