Bagaimana Penanganan UKM di Berbagai Negara Saat Ada Pandemi Covid-19?

PADA 30 Maret 2020, OECD merilis ‘SME Policy Responses’ yang membahas bagaimana usaha kecil menengah (UKM) terdampak virus Corona serta penanganan negara-negara di dunia terhadap kelompok usaha tersebut.

Dalam rilis tersebut dijelaskan dari sisi supply, banyak UKM mengalami kekurangan tenaga kerja yang memadai pada masa pandemi karena alasan kesehatan. Kondisi ini juga dikarenakan adanya pembatasan interaksi sosial yang berujung pada keengganan masyarakat untuk bekerja sementara waktu.

Dari sisi demand, berkurangnya permintaan atas barang dan jasa mengakibatkan banyak UKM yang tidak dapat berfungsi secara optimal sehingga menyebabkan kurangnya likuiditas perusahan. Alhasil, masyarakat kehilangan pendapatan karena banyak dari perusahaan tersebut tidak dapat membayar upah mereka secara penuh ataupun memutuskan hubungan kerja secara sepihak.

Adapun sektor yang terkena dampak signifikan adalah pariwisata dan transportasi. Hal ini telah memengaruhi kepercayaan pengusaha dan konsumen. Namun, dampak pandemi terhadap UKM diyakini lebih besar oleh karena tingginya tingkat kerentanan dan minimnya ketahanan akibat keterbatasan sumber daya manusia, supplier, dan opsi dalam merombak model bisnis.

Kontribusi UKM yang cukup signifikan terhadap stabilitas ekonomi suatu negara mendorong banyak negara memberikan insentif dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. Insentif diberikan terhadap UKM terkait langsung dengan para karyawan maupun perusahaan.

Di Denmark, pemerintah memberikan kompensasi kerugian sebesar 75% terhadap para wiraswasta UKM yang memiliki jumlah karyawan dibawah 10 orang dan mengalami kerugian sekitar 30% atau lebih. Di Italia, melalui Kementerian Inovasi dan Digitalisasi, dibangun sebuah portal digital yang menyediakan akses tanpa biaya kepada para UKM agar dapat tetap menjalankan roda bisnisnya di tengah-tengah krisis pandemi.

Secara garis besar, instrumen fiskal seperti penangguhan pajak penghasilan (PPh) masih menjadi pilihan umum yang digunakan oleh banyak negara dalam mengatasi pandemi Covid-19. Namun, pemerintah tidak sepenuhnya bergantung pada instrumen fiskal tersebut. Hal ini terbukti dengan dilakukannya kebijakan-kebijakan lain yang sangat membantu kelangsungan para UKM tersebut, seperti pinjaman langsung maupun berupa subsidi atas gaji karyawan. (kaw)