Zakat dan Pajak Sama-Sama Wajib Dibayarkan, Begini Penjelasan Baznas

JAKARTA, DDTCNews - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berpandangan zakat dan pajak adalah kewajiban yang semestinya berjalan beriringan.

Direktur Kajian dan Pengembangan ZIS-DSKL Baznas Muhammad Hasbi Zaenal mengatakan zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam, sedangkan pajak adalah kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah selaku ulil amri.

"Pajak ini sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri atau pemerintah. Nanti pemerintah ini akan memberikan keselamatan dan ketenteraman. Kita aman nih karena ada polisi dan TNI yang dibayar dari pajak. Jadi pajak dan zakat ini saling melengkapi," ujar Hasbi, Kamis (23/2/2023).

Hasbi mengatakan memang terdapat beberapa negara yang tidak mewajibkan warga negaranya untuk membayar pajak. Namun, bila negara mewajibkan warganya membayar pajak maka kewajiban tersebut harus ditunaikan.

"Zakat dan pajak di dalam Islam adalah wajib guna menghimpun dana yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat," ujar Hasbi mengutip pernyataan Ketua Komisi Fatwa MUI Ibrahim Hosen pada 1990 silam.

Untuk diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) 60/2010 mengatur zakat atau keagamaan yang bersifat wajib bukanlah objek pajak dan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.

Agar pembayar zakat dapat mengeklaim zakatnya sebagai pengurang penghasilan bruto, zakat harus dibayarkan lewat badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah.

Badan atau lembaga amil zakat yang dimaksud telah terlampir pada Lampiran I Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2022 s.t.d.d PER-15/PJ/2022.

Setelah membayar zakat, wajib pajak dapat memilih kolom zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib pada formulir induk bagian A angka 6. Selanjutnya, wajib pajak juga perlu melampirkan fotokopi bukti pembayarannya pada SPT Tahunan.

Bukti pembayaran itu paling sedikit harus memuat nama lengkap wajib pajak dan NPWP pembayar, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, serta nama badan/lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah. (sap)