AMERIKA SERIKAT

YouTube Mulai Potong Pajak Penghasilan Pembuat Konten

Redaksi DDTCNews | Rabu, 10 Maret 2021 | 15:30 WIB
YouTube Mulai Potong Pajak Penghasilan Pembuat Konten

Ilustrasi. Putu Akalanka Putra Karnaedi didampingi orang tuanya mengisi suara pada video animasi edukasi buatannya di kawasan Jimbaran, Badung, Bali, Minggu (7/2/2021). Siswa kelas VI tersebut selama enam bulan terakhir membuat puluhan video animasi edukasi yang dipelajarinya secara otodidak melalui Youtube untuk mengisi waktu luang saat belajar dari rumah pada masa pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa.

WASHINGTON DC, DDTCNews – Platform berbagi video, YouTube akan mulai memotong pajak untuk pemerintah Amerika Serikat (AS) dari penghasilan konten kreator yang tidak tinggal di wilayah AS.

YouTube dilaporkan telah mengirimkan e-mail blast kepada pembuat konten di luar wilayah AS terkait dengan perubahan kebijakan pembayaran menyusul adanya ketentuan baru dari otoritas pajak AS atau Internal Revenue Service (IRS).

Melalui e-mail tersebut, YouTube mengatakan akan memotong pajak atas pendapatan konten kreator yang berasal dari pemirsa/viewers asal AS.

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

"Kami menghubungi anda karena Google diwajibkan untuk memotong pajak Pemerintah AS dari pembayaran konten kreator di luar AS pada akhir tahun ini," tulis keterangan e-mail YouTube, dikutip Rabu (10/3/2021).

Para pembuat konten kreator di platform YouTube diminta untuk mengirimkan informasi pajak pada akun Google AdSense. Nanti, informasi tersebut akan dijadikan dasar untuk menentukan jumlah pajak yang akan dipotong atau withholding tax.

Apabila informasi pajak tidak disampaikan sebelum 31 Mei 2021 maka Google diwajibkan memotong pajak sampai dengan 24% dari total pendapatan konten kreator di seluruh dunia.

Baca Juga:
Ketentuan Pelaporan PPh Atas Penjualan Saham Berubah, Jadi Lebih Cepat

Google juga mencontohkan bagaimana ketentuan pajak baru ini memengaruhi skema pembayaran YouTube kepada konten kreator di luar wilayah AS. Misal, konten kreator asal India memperoleh pendapatan sebesar US$1.000 dari YouTube dalam satu bulan terakhir.

Dari total pendapatan channel tersebut, senilai US$100 berasal dari penonton asal AS. Jika konten kreator tak mengirimkan informasi pajak sesuai ketentuan maka Google akan memungut withholding tax sebesar 24% atau senilai US$240.

Apabila konten kreator mengirimkan informasi pajak maka hanya akan dikenakan pajak US$15. Angka ini berasal dari P3B antara AS dan India yang mengurangi tarif potongan pajak menjadi 15% atas penghasilan konten kreator asal India yang berasal dari penonton AS.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Apabila konten kreator mengirimkan informasi pajak tapi tidak memenuhi syarat memanfaatkan fasilitas dalam P3B, Google akan memotong pajak dengan tarif final sebesar 30% atau dipotong pajak sebesar US$30 atas penghasilan dari penonton AS.

"Perubahan ini tidak akan memengaruhi pembuat konten di AS, tetapi akan memengaruhi seluruh dunia. Pemotongan 24% jelas akan merugikan banyak orang yang mengandalkan platform tersebut untuk mencari nafkah," tulis laporan Ben Schoon dari 9to5google.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

10 Maret 2021 | 22:17 WIB

Sepertinya kebijakan ini juga bisa diterapkan di Youtube Indonesia nih. Karena kembali lagi para content creator mendapat penghasilan dari Youtube dan seharusnya dipotong pajak penghasilan juga. Akan tetapi sepertinya masih akan panjang perjalanannya, perlu dibuat regulasi yang pasti terlebih dahulu

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?