WP OP UMKM Sejak 2018 Masih Bisa Nikmati Omzet Tidak Kena Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak orang pribadi UMKM yang telah menggunakan rezim PPh final PP 23/2018 sejak 2018 atau tahun sebelumnya masih bisa menikmati kebijakan omzet tidak kena pajak selama 3 tahun.

Sesuai dengan ketentuan pada PP 23/2018, periode penggunaan rezim pajak penghasilan (PPh) final dibatasi. Untuk wajib pajak orang pribadi, batas waktu penggunaan rezim PPh final adalah 7 tahun pajak sejak 2018. Artinya, mereka diperbolehkan memakai rezim PPh final hingga 2024.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2a) UU PPh s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu – yang diatur dalam PP 23/2018 – tidak dikenai PPh atas bagian omzet sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 [perubahan atas UU PPh] mulai berlaku pada tahun pajak 2022," bunyi Pasal 17 ayat (1) UU HPP.

Dengan demikian, wajib pajak orang pribadi UMKM yang sudah menggunakan rezim PPh final PP 23/2018 sejak 2018 atau tahun sebelumnya masih bisa memanfaatkan skema omzet tidak kena pajak pada 2022—2024. Pada 2025, mereka sudah harus berpindah menggunakan rezim umum PPh.

Adapun batasan peredaran bruto tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi UMKM masih bisa diubah. Syaratnya, ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (3) UU PPh s.t.d.t.d UU HPP, batasan itu dapat disesuaikan

“Penyesuaian besarnya … batasan peredaran bruto tidak dikenai pajak penghasilan … ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” bunyi Pasal 7 ayat (3) UU PPh s.t.d.t.d UU HPP.

Diperinci pada bagian penjelasan Pasal 7 ayat (3) tersebut, menteri keuangan perlu berkonsultasi dengan Komisi XI DPR RI sebelum menyesuaikan batasan peredaran bruto tidak kena pajak.

Namun, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan atau menurunkan batasan peredaran bruto tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi UMKM. Di antaranya, perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahun. (kaw)