Wah! Turis Filipina Bisa Terbang ke Indonesia Tanpa Pajak Perjalanan

MANILA, DDTCNews - Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. telah memberikan pembebasan pajak perjalanan kepada semua wisatawan yang berangkat dari semua bandara dan pelabuhan internasional di wilayah Mindanao dan Palawan menuju ke Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

Marcos telah menerbitkan PP 29/2024 yang mengatur pembebasan pajak perjalanan untuk wisatawan dari 2 wilayah di Filipina menuju negara Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Ketentuan ini akan diberikan hingga 30 Juni 2028, kecuali jika dicabut lebih awal.

"[Pembebasan pajak perjalanan diberikan] demi kepentingan nasional, untuk lebih mempertahankan dan mempercepat pembangunan ekonomi di Mindanao dan Palawan," bunyi PP 29/2024, dikutip pada Jumat (9/8/2024).

BIMP-EAGA merupakan salah satu kerja sama ekonomi subregional yang didirikan pada 1994. Forum ini utamanya bertujuan meningkatkan kerja sama ekonomi dan integrasi di antara wilayah anggotanya.

BIMP-EAGA melibatkan daerah sebagai pemeran dan penggerak utamanya, yang mencakup 15 provinsi di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (Indonesia); seluruh wilayah Brunei Darussalam; Sabah, Labuan dan Sarawak (Malaysia); serta 28 provinsi di Mindanao dan Palawan (Filipina).

Marcos mengatur pembebasan pajak perjalanan kepada penumpang dengan penerbangan lanjutan yang dikonfirmasi dari Mindanao dan Palawan ke BIMP-EAGA dalam waktu 24 jam pada hari yang sama. Wisatawan yang memenuhi syarat dapat memperoleh pembebasan pajak perjalanan dari Otoritas Infrastruktur Pariwisata dan Zona Perusahaan.

Kebijakan ini diharapkan mampu mempertahankan dan mempercepat pembangunan ekonomi di Mindanao dan Palawan. Selain itu, pemberian insentif pajak juga bakal mendorong lebih banyak investor memilih Filipina sebagai titik awal konektivitas dan investasi yang potensial.

Dilansir pna.gov.ph, pembebasan pajak perjalanan ini sejalan dengan direkomendasikan DPR berdasarkan Resolusi DPR Nomor 61 pada 21 Maret 2023. Selain itu, kebijakan tersebut juga konsisten dengan Rencana Pembangunan Filipina 2023-2028, khususnya yang berkaitan dengan promosi pariwisata dan pengurangan hambatan perdagangan dan investasi. (sap)