AUSTRALIA

Wah, Sekitar 13 Juta Warga Bakal Dapat Potongan Pajak Penghasilan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 21 Mei 2019 | 10:50 WIB
Wah, Sekitar 13 Juta Warga Bakal Dapat Potongan Pajak Penghasilan

Perdana Menteri Australia Scott Morrison. 

JAKARTA, DDTCNews – Australia berencana memangkas pajak penghasilan setelah terpilihnya kembali Scott Morrison sebagai perdana menteri.

Rencana pemangkasan pajak penghasilan ini menjadi salah satu dari dua kebijakan prioritas yang akan diamankan oleh Koalisi Nasional-Liberal. Kebijakan lainnya adalah mencegah kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim melalui pendanaan dari emisi karbon dan pengembangan energi terbarukan.

“Undang-undang (UU) prioritas kami ini akan memberikan potongan pajak untuk lebih dari 13 juta warga Australia dan akan dimasukkan dalam rencana anggaran,” ujar Treasurer Australia Josh Frydenberg, seperti dikutip pada Selasa (21/5/2019).

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Nilai pemangkasan pajak penghasilan tersebut direncanakan sebesar A$1.080 per orang dan diestimasi akan mencapai A$158 miliar untuk satu dekade ke depan. UU tersebut rencananya akan mendapat dukungan birpartisan dan Partai Buruh di parlemen. Partai Buruh sebelumnya juga mengampanyekan pemberian keringanan pajak bagi para investor properti dan orang-orang kaya.

Rencananya, pemangkasan ini akan diimplementasikan secepatnya untuk tahun fiskal berjalan. Namun, rencana Morisson tersebut diproyeksi akan terkendala dengan birokrasi yang berada di luar kendalinya.

Seperti diketahui, kemenangan Scott Morrison dinyatakan mencapai 76% suara. Adapun Koalisi Nasional-Liberal yang mendukungnya memperoleh 75 dari 151 kursi anggota Lower House. Perolehan ini hanya terpaut satu kursi dari pihak lawan. Hal ini juga menunjukkan kemenangan koalisi untuk melawan anggota parlemen mayoritas yang berkuasa sebelumnya.

Baca Juga:
Ketentuan Pelaporan PPh Atas Penjualan Saham Berubah, Jadi Lebih Cepat

“Partai Buruh yang mendominasi parlemen jelas menjadi favorit sebelum pemilihan. Akan tetapi, kondisi perekonomian Australia yang relatif kuat dan didukung oleh tingkat pengangguran yang rendah serta kampanye Morrison itu sendiri tampaknya telah meyakinkan para pemilih bahwa mereka harus memilih Koalisi,” demikian informasi yang dilansir Straitstimes.

Morrison akan mengumumkan kabinet barunya. Dia diproyeksi akan mempertahankan menteri seniornya. Di sisi lain, dengan adanya tekanan untuk memberikan kesempatan pada wanita di lini terdepan parlemen, Morrison mengaku akan menunjuk Linda Reynolds sebagai Menteri Pertahanan. Reynold sendiri sebelumnya menjabat sebagai brigadir di Angkatan Darat Australia. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Minggu, 22 Desember 2024 | 07:30 WIB PMK 81/2024

PMK 81/2024 Perinci Ketentuan Bukti Potong PPh atas Penjualan Saham

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?