Wah, Negara Ini Legalkan Pembayaran Pajak dengan Bitcoin

COLUMBUS, DDTCNews – Pemerintah Ohio tengah menyiapkan laman resmi yang akan mewadahi para pengusaha membayar segala jenis tagihan pajak menggunakan mata uang digital cryptocurrency berupa bitcoin.

Melansir Bitcoin Magazine, Bendahara Negara Ohio Josh Mandel sangat berperan utama dalam menerapkan sistem pembayaran pajak menggunakan bitcoin melalui hak prerogatifnya, tanpa persetujuan dari dewan legislatif maupun gubernur karena hak prerogatifnya.

“Tujuan dari diterbitkannya sistem ini yaitu agar Ohio dikenal oleh pengguna cryptocurrency di samping menerima pembayaran pajak dengan bitcoin. Strategi ini juga bisa mencerminkan kemampuan pemerintah AS dalam mengumpulkan pajak dari bitcoin,” katanya melansir Bitcoin Magazine, Selasa (27/11).

Lebih dalam, sistem pembayaran pajak ini harus didahului dengan pelaporan pajak melalui laman OhioCrypto.com. Namun hanya wajib pajak badan yang bisa menikmati skema pembayaran pajak menggunakan bitcoin.

Strategi yang bercermin pada beberapa negara bagian Amerika Serikat (AS) lainnya ini menjadi pilihan utama, dibandingkan dengan mendorong amandemen kebijakan tanpa adanya dorongan politik yang kuat.

Ohio bukan menjadi yang pertama dalam menerapkan strategi ini, sejumlah negara bagian AS lainnya telah menerapkan hal serupa, tapi Ohio tercatat paling sukses sejauh ini.

Seperti halnya di Arizona pada Februari 2018, pemerintah menyepakati Rancangan Undang-undang (RUU) yang menyediakan pembayaran pajak penghasilan (PPh) menggunakan berbagai mata uang crypto. Tidak lama usai RUU disahkan menjadi UU, pemerintah secara mendadak membatalkan beleid tersebut.

Demikian pula yang terjadi di Vermont pada Februari 2018, pemerintah sempat mengizinkan cryptocurrency digunakan untuk melakukan pembayaran pajak. Sayangnya, RUU ini dianggap bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan akhirnya dicabut. (Amu)