AMERIKA SERIKAT

Wah, Negara Bagian Ini Bakal Hapus PPh OP dalam 10 Tahun

Muhamad Wildan | Kamis, 25 Februari 2021 | 15:46 WIB
Wah, Negara Bagian Ini Bakal Hapus PPh OP dalam 10 Tahun

Ilustrasi. (DDTCNews)

JACKSON, DDTCNews – Kongres Mississippi mengusulkan wacana penghapusan pengenaan pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi secara bertahap dalam waktu 10 tahun.

Ketua Kongres Mississippi Philip Gunn mengatakan sebanyak 85 anggota Kongres Mississippi sudah menyetujui rencana tersebut. Dengan demikian, aturan baru tersebut tinggal menunggu persetujuan dari Senat Mississippi.

"Hari ini adalah hari pertama masyarakat Mississippi tidak perlu lagi membayar PPh orang pribadi kepada pemerintah negara bagian. Dalam waktu singkat, hampir 60% masyarakat tidak perlu lagi membayar pajak," katanya, dikutip Kamis (25/2/2021).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang berlaku di Mississippi nantinya akan dinaikkan secara bertahap selama 10 tahun ke depan. Mulai 2022, threshold PTKP yang berlaku di Mississippi adalah US$50.000 per tahun.

Meski demikian, perlu dicatat kenaikan PTKP secara bertahap bisa ditunda bila penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh Mississippi tidak mencukupi. Namun, Gunn tetap optimistis penghapusan PPh orang pribadi dalam 10 tahun bisa tercapai tanpa hambatan yang berarti.

"Pertumbuhan ekonomi di Mississippi berjalan baik selama beberapa tahun terakhir. Bila semuanya berjalan sesuai rencana, 10 tahun lagi masyarakat Mississippi tidak perlu membayar PPh orang pribadi," ujar Gunn seperti dilansir djournal.com.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Selain menghapuskan PPh orang pribadi secara bertahap dalam 10 tahun, tarif pajak penjualan bahan makanan (grocery sales tax) juga akan dipangkas 50% secara bertahap dalam waktu 5 tahun. Saat ini, tarif pajak penjualan bahan makanan sebesar 7%.

Untuk mengkompensasi hilangnya basis pajak akibat penghapusan PPh orang pribadi dan penurunan tarif grocery sales tax, pajak penjualan di luar grocery sales tax akan ditingkatkan di antaranya seperti pajak penjualan minuman keras (liquor sales tax) dari 7% menjadi 9,5%.

Selanjutnya, pajak penjualan peralatan pertanian (farm equipment sales tax) akan naik dari 1,5% menjadi 4%. Adapun tarif pajak atas penjualan kendaraan bermotor akan ditingkatkan dari yang saat ini sebesar 3% menjadi 5,5%. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu