Waduh, Pemilik Indekos di Kabupaten ini Susah Betul Ditagih Pajak

KABUPATEN BOGOR, DDTCNews—Kendati jumlah populasi indekos cukup besar, sumbangan indekos terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Bogor, Jawa Barat diklaim terlampau minim.

Kepala Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Sehu Syam mengaku setidaknya ada 50 unit indekos yang memiliki unit kamar lebih dari 10 pintu di wilayahnya. Namun, pemilik indekos yang membayar pajak hotel sangat mini.

“Oleh karena itu, saya sangat mendukung UPT Pajak Kelas A Ciomas untuk turun ke bawah dalam menggali potensi pajak kos-kosan yang ada di Desa Babakan,” ujarnya.

Sehu menilai pemilik kos tidak hanya lalai, tetapi pada dasarnya enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini terlihat dari pemilik kos yang jarang mengurus Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) ke Pemerintah Desa.

SKDU menjadi pintu gerbang utama agar pemerintah dapat mendeteksi usaha kos yang dapat menjadi wajib pajak. Untuk itu, Sehu bersama jajarannya terus melaksanakan sosialisasi demi menyadarkan pemilik indekos terkait kewajiban pajak hotel.

“Kami kerap menyosialisasikan kepada pemilik kos- kosan agar taat pajak. Jangan hanya mengambil keuntungan saja, tapi harus ada kontribusinya ke negara,” ujarnya.

Kondisi tersebut terjadi di wilayah lainnya. Kepala Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea. Warso mengakui potensi penerimaan pajak dari sektor indekos selama ini belum tergali secara maksimal.

Padahal, wilayah Desa Cibanteng berdekatan dengan Kampus IPB, sehingga banyak pelaku usaha indekos. “Pemerintah desa sudah menginstruksikan kepada para pelaku usaha kos-kosan agar memberikan kontribusinya dengan bayar pajak,” ujar Warso.

Kepala Tata Usaha UPT Pajak Daerah kelas A Ciomas Sinta Agustina mengaku siap mendukung kepala desa menggali potensi pajak indekos. Apalagi, aturan pajak hotel pada usaha indekos dengan unit lebih dari 10 pintu juga sudah jelas di UU.

“Kami akan semaksimal mungkin meningkatkan potensi pajak kos-kosan. Rumah kos yang terkena pajak sebesar 10% adalah rumah kos yang minimal memiliki 10 kamar,” kata Sinta, seperti dilansir Metropolitan.

Untuk diketahui, pajak indekos merupakan bagian dari pajak hotel. Menurut UU PDRD, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel yang juga mencakup motel, losmen, serta rumah indekos dengan jumlah kamar lebih dari 10 pintu. (rig)