VIETNAM

Vietnam Siap Adopsi Aturan Pajak Minimum Global, Berlaku Mulai 2024

Muhamad Wildan | Senin, 06 November 2023 | 10:30 WIB
Vietnam Siap Adopsi Aturan Pajak Minimum Global, Berlaku Mulai 2024

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam menargetkan pajak minimum global sebagaimana diatur dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) dapat diimplementasikan mulai 2024.

Wakil Dirjen Pajak Dang Ngoc Minh mengatakan pemerintah masih menyusun beberapa peraturan yang dibutuhkan untuk mengadopsi pajak minimum global. Dia berharap semua peraturan tersebut dapat rampung pada tahun ini.

"Kementerian Keuangan tengah merancang peraturan untuk mengadopsi pajak minimum global sehingga dapat membuka jalan penerapannya mulai tahun depan," katanya, Senin (6/11/2023).

Baca Juga:
Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Minh menuturkan kesepakatan Pilar 2 bakal diimplementasikan sebagai common approach mulai tahun depan. Untuk itu, setiap yurisdiksi perlu mengadopsi rezim pajak tersebut tanpa perlu menunggu adanya multilateral instrument (MLI) dan sejenisnya.

Apabila tarif pajak efektif perusahaan multinasional pada suatu yurisdiksi tak mencapai 15%, top-up tax berhak dikenakan oleh yurisdiksi tempat korporasi multinasional bermarkas. Pengenaan top-up tax dilakukan didasarkan pada income inclusion rule (IIR).

Pajak minimum global ini hanya akan berlaku atas perusahaan multinasional dengan pendapatan di atas EUR750 juta.

Baca Juga:
Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Dalam RUU Pajak Penghasilan Badan, Kemenkeu mengusulkan pasal qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT) dan IIR untuk mengadopsi pajak minimum global. Diperkirakan 113 perusahaan multinasional di Vietnam akan terkena dampak dari ketentuan pajak minimum global.

Di sisi lain, Minh menyebut Vietnam juga terus berupaya menjaga daya saing investasi sejalan dengan penerapan pajak minimum global. Pemerintah akan memperbaiki kerangka hukum untuk menciptakan iklim investasi yang menguntungkan.

Menurutnya, insentif harus diberikan kepada perusahaan yang memiliki teknologi inti dan beroperasi di sektor-sektor prioritas untuk menarik modal asing, seperti industri semikonduktor.

"Vietnam harus mempercepat proses penerapan pajak minimum global agar tetap menarik bagi modal asing," ujarnya seperti dilansir vietnamnews.vn. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor