Ilustrasi.
HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam memutuskan untuk memperpanjang kebijakan pembebasan bea masuk atas impor mobil dari negara Asean, termasuk Indonesia.
Perdana Menteri Pham Minh Chinh telah menerbitkan Keputusan 126/2022/ND-CP yang menetapkan tarif preferensi khusus atas impor mobil. Kebijakan ini sejalan dengan Perjanjian Perdagangan Barang Asean (Asean Trade in Goods Agreement/ATIGA) periode 2022-2027.
"[Keputusan perdana menteri] menetapkan persyaratan untuk menerapkan tarif pajak impor preferensial khusus berdasarkan ATIGA," bunyi keputusan tersebut, dikutip pada Selasa (10/1/2023).
Ketentuan tarif preferensi berlaku atas impor dari impor dari negara-negara anggota Atiga yakni Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dalam hal ini, Indonesia dan Thailand sebagai produsen mobil akan memiliki keunggulan untuk memasarkan produk di negara tersebut.
Di sisi lain, tarif preferensi hanya berlaku jika mobil tersebut memenuhi peraturan asal barang (termasuk peraturan pengiriman langsung) dan memiliki Surat Keterangan Asal (C/O) Form D atau Surat Keterangan Asal sesuai dengan ketentuan ATIGA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sejak 1 Januari 2018, mobil completely built up (CBU) yang diimpor di dalam Asean dibebaskan dari bea masuk asalkan memiliki tingkat kandungan dalam negeri lebih dari 40%.
Badan Pusat Statistik Vietnam mencatat impor mobil ke negara tersebut pada 2022 mencapai 176.590 unit atau senilai US$3,87 miliar. Secara volume, angka itu naik 10,5%, sedangkan nilainya tumbuh 6,8%.
Dilansir vietnamnet.vn, sepanjang periode implementasi ATIGA pada 2018-2022, Vietnam telah membuka pintu importasi mobil dari negara Asean terutama Thailand dan Indonesia. Impor mobil dari kedua negara ini sekitar 70%-80% dari total impor mobil dan 30%-35% dari total penjualan mobil setiap tahun. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.