VIETNAM

Usulan PBB Progresif Kembali Ditolak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 04 Januari 2017 | 09:39 WIB
 Usulan PBB Progresif Kembali Ditolak

HANOI, DDTCNews – Usulan penetapan pajak bumi dan bangunan (PBB) progresif untuk setiap warga yang memiliki properti (rumah) lebih dari satu nyatanya kembali mendapat penolakan.

Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Keuangan Vietnam yang menyatakan tidak akan memungut pajak tambahan pada warga dengan lebih dari satu properti pada 2017 ini.

Deputi Direktur Departemen Kebijakan Pajak Nguyễn Van Phung mengatakan meski pemerintah sedang mempelajari proposal untuk memungut pajak atas orang-orang yang memiliki rumah lebih dari satu, namun untuk tahun ini usulan tersebut tidak akan dilaksanakan.

Baca Juga:
Rumah dengan NJOP hingga Rp120 Juta di Kota Ini Dibebaskan dari PBB

“Saat ini tidak ada sistem informasi nasional yang disinkronkan untuk tanah dan pendaftaran rumah kedua, oleh karena itu saat ini tidak mungkin untuk melaksanakan proposal usulan pengenaan pajak atas rumah kedua yang dimiliki oleh masyarakat,” ungkapnya, baru-baru ini.

Peraturan mengenai bagaimana pajak ditetapkan dan kapan pajak akan diterapkan masih belum meliki kejelasan. Phung mengatakan saat ini pasar properti di Vietnam tengah menghadapi masalah karena pajak yang rendah pada properti, dan valuasi untuk melakukan pungutan yang masih belum diperbarui.

Banyak para ahli percaya apabila memaksakan pengenaan pajak atas pembelian rumah kedua, maka akan mengurangi spekulasi dan menurunkan harga properti. Meskipun mereka telah memperingatkan agar peraturan pajak yang dibuat harus bersifat adil bagi pembeli.

Kemudian, seperti dilansir dalam Viet Nam News, jika aturan pajak untuk rumah kedua diberlakukan, maka para pengembang akan dipaksa untuk meningkatkan produk mereka untuk memenuhi permintaan pasar. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi

Kamis, 30 Januari 2025 | 11:11 WIB INFOGRAFIS PAJAK

9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak