Usaha Belum Berjalan, WP Badan Ini Sudah Ajukan Status PKP

GARUT, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Garut melakukan kunjungan ke tempat wajib pajak badan, selaku agen gas LPG di Desa Cipangsor Genteng Kelurahan Tarogong Kidul, Garut pada 17 Mei 2023.

Petugas KPP Pratama Garut Haiqal Esha Robbani mengatakan kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan sebagai tindak lanjut atas permohonan wajib pajak bersangkutan terkait dengan aktivasi akun pengusaha kena pajak (PKP) dan sertifikasi elektronik.

“Setelah berstatus PKP, perusahaan wajib melaporkan SPT Masa PPN, meskipun belum ada kegiatan. Nanti, SPT Masa PPN bisa disampaikan dengan status nihil,” katanya seperti dikutip dari situs web DJP, Selasa (6/6/2023).

Jika mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban, PKP dapat menghubungi layanan konsultasi secara daring atau bisa datang langsung ke helpdesk KPP Pratama Garut.

Ajukan PKP Tapi Usaha Belum Berjalan

Sementara itu, wajib pajak yang tengah diverifikasi menjelaskan bahwa usahanya sebagai agen LPG saat ini masih belum berjalan, meskipun sudah dipersiapkan sejak 2021. Rencananya, usahanya baru akan berjalan pada tahun ini.

“PKP ini saya ajukan sekarang agar ke depannya saya bisa menerbitkan faktur pajak yang dibutuhkan untuk keperluan administratif perusahaan dan lawan transaksi,” tuturnya.

Merujuk pada SE-05/PJ/2022, kunjungan (visit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai DJP yang ditugaskan untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu dan memiliki kaitan dengan wajib pajak.

Terdapat beberapa tujuan dilakukannya kunjungan oleh petugas pajak ke alamat wajib pajak. Pertama, melaksanakan penelitian atas pemenuhan kewajiban formal terkait layanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diterima atau dimiliki oleh wajib pajak.

Kedua, melaksanakan pembinaan berupa bimbingan, imbauan, penyuluhan, dan/atau pemberian konsultasi kepada wajib pajak. Ketiga, melaksanakan kegiatan penelitian kepatuhan material. Keempat, melaksanakan kegiatan P2DK.

Kelima, melaksanakan validasi terkait dengan kesesuaian antara data dan/atau status wajib pajak menurut administrasi DJP dengan kondisi sebenarnya. Keenam, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala KPP. (rig)