KEPATUHAN PAJAK

Untuk PNS, Ini Imbauan dari Ditjen Pajak Soal Pelaporan SPT Tahunan

Redaksi DDTCNews | Senin, 16 Januari 2023 | 18:06 WIB
Untuk PNS, Ini Imbauan dari Ditjen Pajak Soal Pelaporan SPT Tahunan

Informasi dari DJP soal dokumen yang dibutuhkan PNS saat hendak melaporkan SPT Tahunan.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

Dalam sebuah unggahan di media sosial, DJP mengatakan pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2022 sudah dapat dilakukan setelah wajib pajak mendapatkan bukti potong. Pelaporan dapat dilakukan melalui e-filing pada DJP Online.

#KawanPajak yang berstatus sebagai PNS apakah sudah mendapatkan bukti potong dari instansi tempat kerja? Jika sudah, jangan tunda lagi untuk melaporkan SPT Tahunan melalui http://pajak.go.id. #KawanPajak yang berstatus PNS dapat melaporkan SPT Tahunan-nya melalui e-filing,” tulis DJP, Senin (16/1/2023).

Baca Juga:
Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Untuk mengisi SPT Tahunan, sambung DJP, diperlukan data-data pendukung yang dapat diperoleh dari sejumlah dokumen.

Pertama, bukti potong 1721-A2. Bukti potong ini merupakan bukti pemotongan PPh atas gaji dan tunjangan dari kantor/instansi pemberi kerja yang diterima secara rutin oleh PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Wajib pajak bisa segera meminta ke bendahara jika belum memiliki bukti potong 1721-A2.

Kedua, bukti pemotongan pajak lain. Jika PNS mendapat penghasilan lain dari kantor, bendahara akan menerbitkan bukti potong lain (final atau tidak final) yang bisa digunakan untuk mendukung pelaporan SPT Tahunan.

Baca Juga:
Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Selain itu, dokumen lain yang memuat data pendukung dalam pengisian SPT Tahunan juga diperlukan. Dokumen lain yang dimaksud seperti sertifikat properti, BPKP, buku tabungan, surat utang, dan lain-lain.

Ketiga, dokumen identitas, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dokumen identitas ini dibutuhkan untuk mengisi daftar tanggungan keluarga pada SPT Tahunan.

“Jika ada pertanyaan mengenai pengisian SPT Tahunan, #KawanPajak dapat menghubungi KPP terdaftar melalui saluran komunikasi yang tersedia atau melalui @kring_pajak,” imbuh DJP melalui Twitter. (kaw)

View this post on Instagram

A post shared by Direktorat Jenderal Pajak (@ditjenpajakri)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII