Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memberikan penjelasan mengenai dasar penghitungan nilai harta, berupa tanah dan/atau bangunan serta kendaraan, yang digunakan peserta skema kebijakan I program pengungkapan sukarela (PPS).

Melalui laman resminya, DJP menegaskan sesuai dengan ketentuan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), peserta skema kebijakan I PPS mengungkap harta berupa tanah dan/atau bangunan menggunakan nilai NJOP sesuai dengan kondisi dan keadaan pada akhir tahun pajak terakhir.

“Peserta PPS kebijakan I yang mengungkapkan harta berupa tanah dan/atau bangunan menggunakan nilai NJOP sesuai kondisi dan keadaan tanah dan/atau bangunan pada akhir tahun pajak terakhir (per 31 Desember 2015),” tulis DJP dalam laman resminya, dikutip pada Minggu (16/1/2022).

Jika wajib pajak menggunakan pembukuan dan tahun bukunya tidak sama dengan tahun kalender, lanjut DJP, nilai NJOP yang digunakan adalah nilai pada akhir tahun pajak terakhir (antara 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Desember 2015).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk pengungkapan harta berupa kendaraan. Wajib pajak menggunakan NJKB sesuai dengan kondisi dan keadaan kendaraan pada akhir tahun pajak terakhir (per 31 Desember 2015).

“Apabila Wajib Pajak tahun bukunya tidak sama dengan tahun kalender berlaku ketentuan yang sama dengan di atas,” imbuh DJP.

Seperti diketahui, dalam skema kebijakan I, wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan Pengampunan Pajak sepanjang direktur jenderal pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.

Harta bersih yang dimaksud merupakan nilai harta dikurangi nilai utang sesuai dengan ketentuan dalam dalam UU Pengampunan Pajak. Harta yang dimaksud merupakan harta yang diperoleh wajib pajak sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Simak ‘Perincian Ketentuan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak UU HPP’. (kaw)