UMKM Baru? Harus Daftar Jadi WP, Lalu Bayar Pajaknya Sesuai PP 23/2018

BULUNGAN, DDTCNews - Melalui unit vertikalnya, Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan pelaku UMKM yang baru memulai usahanya untuk segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal ini disampaikan KP2KP Tanjung Selor di Kalimantan Utara di sela acara kewirausahaan yang digelar Disperindagkop-UKM belum lama ini.

Petugas KP2KP Tanjung Selor Muhammad Akbar Bahari menyampaikan setidaknya ada 3 kewajiban pajak yang perlu dipatuhi pelaku UMKM begitu menjalankan usahanya. Pertama, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak terutama yang berbentuk badan. Kedua, membayar pajaknya dengan tarif 0,5% dari omzet sesuai PP 23/2018.

"[Ketiga], melakukan pelaporan SPT Tahunan," ujar Akbar dilansir pajak.go.id, Sabtu (25/6/2022).

Namun, ada kebijakan baru terkait kewajiban pajak UMKM yang diatur kembali dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Beleid ini mengatur adanya omzet tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak.

"Mulai tahun ini, terdapat keringanan. Apabila Bapak Ibu pelaku UMKM memiliki omzet dibawah Rp500 juta setahun maka belum dikenakan pajak. Diharapkan kebijakan terbaru ini dapat mempermudah pemenuhan administrasi perpajakan Bapak Ibu mengingat UMKM ini merupakan penopang utama perekonomian negara kita," kata Akbar.

Perlu dicatat, ketentuan omzet tidak kena pajak tersebut hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi UMKM. Sementara wajib pajak badan UMKM, tetap perlu menjalankan kewajibannya sesuai dengan PP 23/2018 kendanti omzetnya belum melampaui Rp500 juta dalam setahun pajak.

Artinya, wajib pajak badan UMKM tetap terutang PPh final final sebesar 0,5% meski omzetnya belum melampaui Rp500 juta per tahun.

"Wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai PPh atas omzet sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak. [WP] badan UMKM meskipun belum melampaui omzet Rp500 juta tetap terutang PPh final 0,5%," cuit DJP melalui akun @kring_pajak. (sap)