AMERIKA SERIKAT

Ukur Dampak Perubahan Peraturan Pajak, Peneliti AS Bikin Aplikasi AI

Vallencia | Minggu, 07 Mei 2023 | 12:00 WIB
Ukur Dampak Perubahan Peraturan Pajak, Peneliti AS Bikin Aplikasi AI

Ilustrasi.

NEW YORK, DDTCNews – Peneliti dari perguruan tinggi mengembangkan penggunaan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan melalui Shelter Check guna mendukung penyusunan kebijakan pajak di AS.

Profesor Ilmu Komputer Institut Polytechnique de Paris Nils Holzenberger menyebutkan Shelter Check dirancang untuk mengidentifikasi risiko dari pemberlakuan kebijakan pajak. Pada dasarnya, Shelter Check ditujukan untuk mendistorsi tax sheltering.

“Idealnya, kami menginginkan sistem di mana orang, terutama orang yang menyusun undang-undang dapat berkonsultasi dengan komputer,” katanya, dikutip pada Minggu (7/5/2023).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Sebagai informasi, tax sheltering merupakan pengaturan pajak yang diatur sedemikian rupa guna menghindari pengenaan pajak yang sesuai dengan ketentuan. Walaupun tidak ada peraturan yang dilanggar, tax sheltering yang bersifat agresif dapat menurunkan penerimaan negara.

Shelter Check dibentuk untuk membangun sistem yang bisa membaca perubahan akibat pemberlakuan usulan kebijakan pajak. Sistem ini diharapkan dapat memberikan umpan balik tentang konsekuensi yang berpotensi negatif dan tidak diinginkan.

Dalam pengembangannya, Shelter Check mengandalkan kemampuan AI. Terdapat dua alasan yang mendorong tim pengembang menggunakan AI. Pertama, tingkat kematangan pemrosesan bahasa alami. Kini, neuro-lingusitic programming (NLP) sudah mampu memproses bahasa hukum.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

“NLP sekarang mulai sampai ke tingkat di mana ia dapat memproses bahasa hukum. Dan faktanya, ada lonjakan minat yang nyata dalam memproses bahasa hukum,” ujar Holzenberger seperti dilansir gcn.com.

Kedua, kemampuan bekerja lebih cepat dan memproses lebih banyak data daripada manusia seumur hidup. Holzenberger mengungkapkan bahwa orang yang sangat pintar sekalipun tidak akan mampu memproses seluruh data sekaligus. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja