AMERIKA SERIKAT

Trump Terapkan Pajak Perbatasan 20%, Ini Dampaknya

Redaksi DDTCNews | Kamis, 02 Februari 2017 | 15:12 WIB
 Trump Terapkan Pajak Perbatasan 20%, Ini Dampaknya

WASHINGTON, D.C., DDTCNews – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump minggu lalu mengumumkan rencananya untuk mengenakan pajak perbatasan dengan tarif 20%. Hal itu merupakan salah satu bagian dari rencana reformasi pajak yang dicanangkannya.

Ia memaparkan kebijakan tersebut akan menghasilkan penerimaan mencapai $10 miliar yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan tembok perbatasan Meksiko. Sebelumnya Trump telah mengatakan biaya pembangunan tembok tersebut akan dibayar oleh Meksiko.

“Meksiko harus mengganti 100% biaya pembangunan tembok AS,” ujarnya, baru-baru ini.

Baca Juga:
Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

Kendati demikian, adanya pajak perbatasan justru mengindikasikan bahwa masyarakat AS yang menanggung biaya tersebut. Jika kebijakan itu diberlakukan, maka akan menimbulkan dampak yang signifikan, baik untuk perekonomian AS maupun perekonomian global.

Penerapan kebijakan tersebut akan mengapresiasi nilai dolar AS pada kisaran 15% sampai 25%. Peningkatan tajam tersebut akan menyebabkan perubahan drastis pada nilai aset dan komoditas global, meningkatkan nilai impor, dan mengurangi nilai ekspor.

Di sisi lain, Meksiko merupakan eksportir terbesar AS pada sektor pertanian. Sampai dengan November 2016 lalu, nilai impor sayuran AS dari Meksiko telah mencapai $5 miliar atau 4% lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2015. Oleh karena itu, dengan tingginya nilai dolar AS, keuntungan para importir AS akan berkurang.

Baca Juga:
Presidensi Trump Berefek ke Investasi, RI Selaraskan Insentif Pajak

Ekonom Martin Feldstein berpendapat bahwa dolar yang lebih kuat tersebut justru akan mengurangi dampak tingginya harga konsumen. Dengan adanya pajak perbatasan, lanjutnya, para produsen di AS dapat mengurangi beban tenaga kerja dan barang modal. Namun, pandangan tersebut memiliki beberapa kelemahan.

Secara terpisah, Presiden Institut Peterson Adam Posen mengungkapkan hal yang berlawanan. Ia mengklaim bahwa kebijakan pajak perbatasan tidak pro pada investasi, melainkan pada realokasi.

Selain itu, Direktur Citigroup Bill Lee menekankan bahwa mungkin akan ada semacam efek Keynesian dalam jangka pendek berupa insentif untuk merepatriasi keuntungan. Akan tetapi, insentif tersebut tidak akan berfungsi dalam jangka panjang. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 15 Desember 2024 | 13:13 WIB PEREKONOMIAN GLOBAL

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

Sabtu, 07 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Presidensi Trump Berefek ke Investasi, RI Selaraskan Insentif Pajak

Minggu, 01 Desember 2024 | 15:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Sabtu, 30 November 2024 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?