AMERIKA SERIKAT

Trump Terapkan Pajak Perbatasan 20%, Ini Dampaknya

Redaksi DDTCNews | Kamis, 02 Februari 2017 | 15:12 WIB
 Trump Terapkan Pajak Perbatasan 20%, Ini Dampaknya

WASHINGTON, D.C., DDTCNews – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump minggu lalu mengumumkan rencananya untuk mengenakan pajak perbatasan dengan tarif 20%. Hal itu merupakan salah satu bagian dari rencana reformasi pajak yang dicanangkannya.

Ia memaparkan kebijakan tersebut akan menghasilkan penerimaan mencapai $10 miliar yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan tembok perbatasan Meksiko. Sebelumnya Trump telah mengatakan biaya pembangunan tembok tersebut akan dibayar oleh Meksiko.

“Meksiko harus mengganti 100% biaya pembangunan tembok AS,” ujarnya, baru-baru ini.

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Kendati demikian, adanya pajak perbatasan justru mengindikasikan bahwa masyarakat AS yang menanggung biaya tersebut. Jika kebijakan itu diberlakukan, maka akan menimbulkan dampak yang signifikan, baik untuk perekonomian AS maupun perekonomian global.

Penerapan kebijakan tersebut akan mengapresiasi nilai dolar AS pada kisaran 15% sampai 25%. Peningkatan tajam tersebut akan menyebabkan perubahan drastis pada nilai aset dan komoditas global, meningkatkan nilai impor, dan mengurangi nilai ekspor.

Di sisi lain, Meksiko merupakan eksportir terbesar AS pada sektor pertanian. Sampai dengan November 2016 lalu, nilai impor sayuran AS dari Meksiko telah mencapai $5 miliar atau 4% lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2015. Oleh karena itu, dengan tingginya nilai dolar AS, keuntungan para importir AS akan berkurang.

Baca Juga:
Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Ekonom Martin Feldstein berpendapat bahwa dolar yang lebih kuat tersebut justru akan mengurangi dampak tingginya harga konsumen. Dengan adanya pajak perbatasan, lanjutnya, para produsen di AS dapat mengurangi beban tenaga kerja dan barang modal. Namun, pandangan tersebut memiliki beberapa kelemahan.

Secara terpisah, Presiden Institut Peterson Adam Posen mengungkapkan hal yang berlawanan. Ia mengklaim bahwa kebijakan pajak perbatasan tidak pro pada investasi, melainkan pada realokasi.

Selain itu, Direktur Citigroup Bill Lee menekankan bahwa mungkin akan ada semacam efek Keynesian dalam jangka pendek berupa insentif untuk merepatriasi keuntungan. Akan tetapi, insentif tersebut tidak akan berfungsi dalam jangka panjang. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Senin, 30 September 2024 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Perusahaan Pindah Pabrik ke Luar AS, Trump Bakal Kenai Bea Masuk 200%

Minggu, 29 September 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN