KEBIJAKAN PEMERINTAH

Trump Kembali Terpilih, Sri Mulyani Siap Antisipasi Perubahan Policy

Redaksi DDTCNews | Jumat, 08 November 2024 | 16:00 WIB
Trump Kembali Terpilih, Sri Mulyani Siap Antisipasi Perubahan Policy

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Kembali terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS diperkirakan akan menimbulkan perubahan kebijakan yang berdampak secara global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan beberapa kebijakan Trump yang menimbulkan reaksi dari pasar secara langsung antara lain ekspektasi penurunan pajak korporasi dan wacana kenaikan tarif bea masuk.

“Beberapa perubahan yang menimbulkan reaksi dari market, seperti ekspektasi penurunan pajak korporasi, adanya ekspansi belanja, kenaikan tarif impor terhadap negara yang berdagang dengan AS terutama China, juga diantisipasi,” katanya, Jumat (8/11/2024).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, terpilihnya Trump akan memengaruhi isu perubahan iklim. Sebab, Trump lebih berkomitmen dalam menurunkan emisi karbon dari sektor energi dibandingkan dengan presiden sebelumnya, Joe Biden.

Hal tersebut pada gilirannya akan memberikan dampak terhadap harga minyak dunia dan isu-isu yang terkait dengan perubahan iklim.

Selanjutnya, isu keamanan dan perang di berbagai belahan dunia juga turut diantisipasi pasar. Seperti diketahui, saat ini konflik di negara Timur Tengah yang memanas berpotensi mengancam rantai pasok minyak dunia.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Eropa juga masih stagnan. Pada kuartal III/2024, pertumbuhan ekonomi Eropa hanya 0,9% dan inflasi pada Oktober 2024 naik 2,0%. Hal ini menyebabkan Bank Sentral Eropa menurunkan suku bunganya menjadi 3,4%.

Lebih lanjut, China juga masih berhadapan dengan persoalan pasar properti yang melemah dan isu utang pemerintah daerah yang belum usai. Hal ini adanya stimulus moneter dan stimulus fiskal yang diperkirakan mencapai 2-7 triliun yuan.

Berbagai pelonggaran moneter yang terus berlanjut tersebut menyebabkan ketidakpastian dinamika global yang terus meningkat. Untuk itu, lanjut Sri Mulyani, berbagai isu global tersebut akan menjadi fokus utama pemerintah untuk diantisipasi guna menjaga perekonomian nasional.

“Dari sisi keamanan hingga ekonomi, terutama perang dagang dan arus investasi. Ini menjadi fokus bagi kita untuk terus memformulasikan kebijakan-kebijakan untuk menjaga kepentingan Indonesia,” ujarnya. (Syallom Aprinta Cahya Prasdani/rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra