VIETNAM

Tren Harga Terus Naik, Vietnam Bakal Kenakan Pajak Atas Transaksi Emas

Dian Kurniati | Kamis, 20 Juni 2024 | 12:00 WIB
Tren Harga Terus Naik, Vietnam Bakal Kenakan Pajak Atas Transaksi Emas

Petugas menunjukkan emas batangan di Pegadaian, Jakarta, Senin (20/12/2024). ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/foc.

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam tengah mempertimbangkan pengenaan pajak atas transaksi emas.

Wakil Menteri Keuangan Nguyen Duc Chi mengatakan pemerintah telah menerima usulan agar mengenakan pajak atas emas yang tren harganya terus meningkat. Menurutnya, kementerian bakal mengkaji dampak setiap kebijakan perpajakan terhadap transaksi emas.

"Mengingat dampak besar pajak emas terhadap masyarakat secara keseluruhan, kementerian harus melakukan studi menyeluruh sebelum mengusulkan kebijakan ini," katanya, dikutip pada Kamis (20/6/2024).

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Pemerintah menerima usulan pengenaan pajak atas transaksi emas ketika harga emas melonjak ke level tertinggi dalam sejarah, sebelum akhirnya turun pada pekan lalu. Kalangan ekonom dan masyarakat pun menyuarakan keprihatinan karena negara tidak mengoptimalkan penerimaan pajak dari emas.

Para ekonom juga telah lama berpendapat pajak atas transaksi emas diperlukan untuk menjaga harga emas tetap terkendali.

Anggota Dewan Penasihat Kebijakan Keuangan dan Moneter Nasional Nguyen Thi Mui menyarankan Kemenkeu bersama bank sentral mulai menyiapkan kebijakan pajak untuk transaksi emas. Menurutnya, pajak atas transaksi emas dapat mengurangi permintaan logam mulia di kalangan kelompok investor tertentu, terutama spekulan, secara signifikan.

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Pajak atas transaksi emas dinilai dapat menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan, mengingat transaksi real estat dan sekuritas juga dikenakan pajak penghasilan.

Sementara itu, Wakil Dirjen Pajak Dang Ngoc Minh menilai pelaku perdagangan emas harus tunduk pada kebijakan pengelolaan negara, sama seperti kegiatan ekonomi lainnya. Sebagaimana arahan perdana menteri, otoritas telah melakukan langkah-langkah untuk memantau perdagangan logam mulia, termasuk penggunaan faktur pajak elektronik (e-faktur).

"Kemenkeu juga baru-baru ini mengusulkan semua transaksi emas harus dilakukan melalui metode pembayaran nontunai," ujarnya dilansir vietnamnews.vn.

Otoritas pajak mencatat hampir 55.000 wajib pajak di Vietnam telah menerbitkan e-faktur, termasuk 5.835 pedagang emas dan perak, yang hingga saat ini telah menerbitkan lebih dari 1,06 juta e-faktur. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Rabu, 29 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ingin Kenakan Bea Masuk 100 Persen atas Impor Semikonduktor

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi