KINERJA FISKAL

Tax Ratio Ramai Disorot, Begini Kata Sri Mulyani

Dian Kurniati | Jumat, 15 Desember 2023 | 15:54 WIB
Tax Ratio Ramai Disorot, Begini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan saat Konferensi Pers Produk Domestik Bruto (PDB) Kuartal III 2023 dan Stimulus Fiskal di Jakarta, Senin (6/11/2023). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S./rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah terus berupaya menaikkan tax ratio.

Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak hingga akhir 2023 terus menunjukkan kinerja yang positif. Menurutnya, tax buoyancy juga masih terjaga di atas 1 sehingga tax ratio diperkirakan terus meningkat.

“Kita harap momentum ini akan terus memperbaiki tax ratio yang sekarang ini sering disorot," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (15/12/2023).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Sri Mulyani mengatakan tax buoyancy pada 2021 tercatat sebesar 1,94. Kemudian, tax buoyancy pada 2022 sebesar 1,92. Pada 2023, tax buoyancy diperkirakan akan mencapai 1,26.

Dia menjelaskan realisasi penerimaan pajak hingga 12 Desember 2023 telah mencapai Rp1.739,8 triliun. Capaian ini setara 101,3% dari target awal senilai Rp1.718 triliun atau 95,7% dari target baru pada Perpres 75/2023 senilai Rp1.818,2 triliun.

Penerimaan pajak hingga 12 Desember 2023 tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 7,3% (year on year/yoy). Apabila target senilai Rp1.818,2 triliun tercapai, realisasi penerimaan pajak akan tumbuh 5,9% dibandingkan dengan realisasi pada tahun lalu.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Sri Mulyani menjelaskan kinerja penerimaan pajak yang positif didukung kondisi ekonomi domestik yang kuat serta upaya perbaikan pelayanan kepada wajib pajak. Perbaikan layanan ini antara lain melalui fasilitas restitusi dipercepat kepada wajib pajak orang pribadi dengan lebih bayar maksimal Rp100 juta.

Di sisi lain, DJP juga memperkuat pengawasan dengan membentuk komite kepatuhan. Komite ini dibentuk untuk menajamkan langkah peningkatan kepatuhan wajib pajak.

"Ini semuanya adalah yang lemah dilindungi, yang bayar pajak pelayanannya diperbaiki, yang tidak patuh kita lakukan enforcement. Itu reform yang kita lakukan," ujarnya.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Tax ratio ramai dibahas setelah para pasangan calon capres-cawapres turut menyinggungnya selama kampanye pemilu 2024. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar secara eksplisit menargetkan tax ratio sebesar 13% hingga 16% pada 2029.

Kemudian, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berencana untuk meningkatkan rasio tersebut menjadi sebesar 23% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Adapun pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak secara eksplisit menyebutkan target tax ratio. Namun, Ganjar sempat menyatakan tax ratio perlu ditingkatkan melalui perbaikan sistem.

Baca Juga:
Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Upaya peningkatan tax ratio juga menjadi aspek yang ditanyakan dalam survei pajak dan politik DDTCNews. Hasil survei yang diikuti sebanyak 2.080 responden dari 36 provinsi di Indonesia tersebut telah dirilis dalam laporan bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak.

Responden melek pajak memberikan pendapat yang tidak jauh berbeda dengan pandangan seluruh responden. Peningkatan kepatuhan sukarela (edukasi, pelayanan, kemudahan administrasi, dan sebagainya) menjadi opsi yang paling banyak dipilih.

Untuk membaca laporan survei pajak dan politik tersebut, silakan download melalui https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023. Baca juga artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra