SE-1/PJ/2024

Tata Cara Panggilan Klarifikasi atas Hasil Pemeriksaan Bukper

Muhamad Wildan | Senin, 26 Februari 2024 | 16:30 WIB
Tata Cara Panggilan Klarifikasi atas Hasil Pemeriksaan Bukper

Ilustrasi. Gedung Ditjen Pajak.

JAKARTA, DDTCNews - Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-1/PJ/2024 turut memerinci tata cara klarifikasi hasil pemeriksaan bukti permulaan (bukper) kepada orang pribadi atau badan yang diperiksa.

Perlu diketahui, klarifikasi dilakukan sebelum pemberitahuan hasil pemeriksaan bukper guna membahas potensi kerugian pada pendapatan negara. Klarifikasi ini dilakukan dengan menyampaikan surat panggilan paling lambat 2 bulan sebelum jangka waktu pemeriksaan bukper berakhir.

"Klarifikasi hasil pemeriksaan bukper kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukper dilakukan melalui panggilan klarifikasi atas dugaan tindak pidana perpajakan dan penghitungan potensi kerugian pada pendapatan negara," bunyi SE-1/PJ/2024, dikutip pada Senin (26/2/2024).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Lebih lanjut, klarifikasi tersebut dilakukan di kantor DJP atau tempat lain yang dianggap patut dan wajar. Tempat lain dimaksud contohnya rumah sakit dalam hal pihak yang dimintai klarifikasi dalam kondisi sakit.

Bila pihak yang dimintai klarifikasi sedang ditangani oleh aparat penegak hukum lain maka klarifikasi dapat dilakukan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.

Dalam hal pihak yang dimintai klarifikasi memiliki keterbatasan fisik maka klarifikasi dilakukan di rumah yang bersangkutan. Jika terjadi keadaan kahar maka klarifikasi dapat dilakukan di kantor pemerintah.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

"Hasil klarifikasi dituangkan dalam berita acara dan risalah klarifikasi," bunyi SE-1/PJ/2024.

Setelah klarifikasi dilakukan, barulah pemeriksa bukper membuat dan menyampaikan pemberitahuan hasil pemeriksaan bukper kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukper.

"Pemberitahuan hasil pemeriksaan bukper adalah informasi yang memuat hasil pemeriksaan bukper yang disampaikan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukper," bunyi Pasal 1 angka 29 PMK 177/2022.

Baca Juga:
Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Nilai kerugian pada pendapatan negara yang tercantum dalam pemberitahuan hasil pemeriksaan bukper sama dengan nilai yang tercantum dalam surat panggilan klarifikasi sepanjang tidak ada bahan bukti baru setelah dilakukannya klarifikasi.

Pemberitahuan hasil pemeriksaan bukper harus memuat informasi bukper atas dugaan tindak pidana pajak, penghitungan kerugian pada pendapatan negara, informasi terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran oleh wajib pajak, dan/atau pemberitahuan kesesuaian pengungkapan ketidakbenaran dengan keadaan sebenarnya.

Pemberitahuan hasil pemeriksaan bukper harus diterbitkan maksimal 1 bulan setelah surat panggilan klarifikasi diterbitkan. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra