Tarif PPN Emas Perhiasan bila PKP Pedagang Tak Punya Faktur Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Pengusaha Kena Pajak (PKP) pedagang emas perhiasan wajib memungut PPN sebesar 1,65% atas penyerahan emas perhiasan kepada konsumen akhir apabila PKP tersebut tidak memiliki faktur pajak atas perolehan emas tersebut.

Berdasarkan PMK 48/2023, PKP pedagang emas perhiasan yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan emas perhiasan wajib memungut dan menyetorkan PPN terutang dengan besaran tertentu.

“[Besaran tertentu] sebesar 15% dari tarif PPN dikali dengan harga jual…dalam hal PKP pedagang emas perhiasan tidak memiliki faktur pajak atas perolehan emas perhiasan dimaksud…,” demikian penggalan Pasal 14 ayat (4) huruf b PMK 48/2023, dikutip pada Minggu (29/10/2023).

Tarif PPN sebesar 1,65% dari harga jual tersebut juga berlaku atas penyerahan emas perhiasan dari PKP pedagang emas perhiasan kepada pedagang emas perhiasan lainnya, dalam hal PKP pedagang emas perhiasan tidak memiliki faktur pajak atas perolehan emas perhiasan dimaksud.

Jika PKP pedagang emas perhiasan memiliki faktur pajak atas perolehan emas perhiasan dimaksud maka tarif PPN yang dipungut dari konsumen akhir menjadi 1,1%. Hal ini juga berlaku atas emas perhiasan yang diserahkan kepada pedagang emas perhiasan lainnya.

“[Besaran tertentu] sebesar 10% dari tarif PPN dikali dengan harga jual…dalam hal PKP pedagang emas perhiasan memiliki faktur pajak atas perolehan emas perhiasan dimaksud…,” bunyi Pasal 14 ayat (4) huruf a PMK 48/2023.

Dalam hal PKP pedagang emas perhiasan ternyata juga melakukan penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis maka PKP yang dimaksud wajib memungut dan menyetorkan PPN dengan besaran tertentu.

Besaran tertentu atas penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis dikenakan 10% dari tarif PPN dikalikan dengan harga jual atau 1,1% dari harga jual. (rig)