Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
HONG KONG, DDTCNews – Pemerintah Hong Kong akan melakukan pemotongan tarif pajak korporasi besar-besaran, khususnya bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di Hong Kong. Hal ini sesuai dengan janji kampanye oleh Chief Executive Carrie Lam sejak dua tahun lalu.
Carrie Lam mengatakan pemangkasan tarif pajak ini dirancang untuk mengurangi beban yang ditanggung oleh UKM dan mendorong inovasi UKM di Hong Kong. Tarif pajak perusahaan dengan profit sebesar HKD2 juta atau Rp3,5 miliar akan diturunkan dari 16,5% menjadi 8,25%.
“Tujuan saya adalah mengurangi beban pajak pada startup dan UKM, namun tanpa mengubah sistem pajak sederhana yang telah berlaku saat ini,” pungkasnya, Rabu (11/10).
Saat ini, pemerintahan Lam tengah menyusun Undang-Undang agar UKM dengan profit HKD2 juta dapat dikenakan pajak dengan tarif 8,25%. Sementara, tarif yang berlaku saat ini sebesr 16,5% akan tetap dipertahankan atas profit di atas HKD2 juta.
Selain itu, Lam juga berencana untuk memberikan pengurangan pajak hingga 300% bagi perusahaan yang memenuhi syarat dalam melakukan penelitian dan pembangunan, serta pengurangan hingga 200% untuk pengeluaran tambahan lainnya.
“Untuk memastikan bahwa manfaat pajak akan menargetkan UKM, kami akan memperkenalkan batasan sehingga masing-masing kelompok perusahaan hanya dapat mengajukan satu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari tingkat pajak yang lebih rendah,” kata Lam.
Lam dilansir dalam tax-news.com, menambahkan bahwa saat ini rancangan Undang-Undang tersebut telah diajukan kepada Dewan Legislatif Negara untuk mendapatkan persetujuan, agar rencana pemangkasan tersebut dapat segera diterapkan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.