PEMILU 2024

Tarif Pajak Kelas Menengah Bakal Dipangkas, Ini Kata Timnas AMIN

Dian Kurniati | Minggu, 21 Januari 2024 | 12:00 WIB
Tarif Pajak Kelas Menengah Bakal Dipangkas, Ini Kata Timnas AMIN

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan pandangannya di hadapan sejumlah praktisi industri perfilman nasional di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Sabtu (20/1/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz.

JAKARTA, DDTCNews - Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) berencana memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang tergolong kelas menengah.

Co-captain Timnas AMIN Thomas Lembong mengatakan pasangan AMIN ingin menciptakan sistem pajak yang lebih adil bagi masyarakat. Oleh karena itu, lanjutnya, wajib pajak kelas menengah tidak boleh dibebankan pajak yang terlalu besar agar mampu naik kelas.

"Kalau terlalu memajaki kelas menengah, mereka akan sulit untuk naik menjadi kelas menengah atas. Kalau memajaki kelas menengah bawah maka mereka juga akan sulit naik menjadi kelas menengah," katanya dalam wawancara bersama DDTCNews, dikutip pada Minggu (19/1/2024).

Baca Juga:
Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Thomas menuturkan pasangan AMIN akan menggunakan pajak sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan. Dalam hal ini, beban pajak yang lebih besar perlu diarahkan kepada orang-orang kaya sehingga masyarakat kelas menengah-bawah memiliki ruang untuk naik kelas.

Menurutnya, beban pajak yang terlalu tinggi pada kelas menengah berpotensi membuat mobilitas sosial mereka mandek. Kondisi tersebut pada akhirnya justru memperparah ketimpangan vertikal antara kelas atas dan menengah-bawah.

Di AS, lanjutnya, bahkan muncul fenomena High Earners Not Rich Yet(HENRYs), yang berarti orang-orang tak dapat dikategorikan kaya meskipun memiliki penghasilan tinggi. Hal itu dikarenakan kelompok orang tersebut juga membutuhkan biaya besar untuk melakukan pekerjaannya.

"Kami meyakini langkah mengurangi beban pajak ini rasional. Semua negara yang sukses secara ekonomi atau merata kesejahteraannya itu memiliki masyarakat kelas menengah yang tebal dan kuat. Dan itu terus ditumbuhkan," ujar Thomas. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?