PROFIL PERPAJAKAN PAKISTAN

Tarif Pajak di Negara ini Unik

Redaksi DDTCNews | Senin, 01 Agustus 2016 | 21:31 WIB
Tarif Pajak di Negara ini Unik

ASIA Muka atau Hindia Muka adalah sebutan bagi negara Pakistan, sebelum terpisah dari India dan merdeka dari penjajahan Inggris pada tahun 1947. Pakistan adalah negara dengan populasi muslim terbanyak kedua di dunia setelah Indonesia. Nama Pakistan sendiri berarti 'tanah yang murni', dengan Islamabad sebagai ibukotanya.

Sempat dilanda krisis, ekonomi Pakistan terus tumbuh sebesar 4,24% hingga tahun 2015, diikuti dengan pendapatan per kapita yang naik sebesar 9,25%. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus naik sampai 4,8% pada tahun 2017. Industri ekspor tekstil menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan Pakistan.

Tarif perpajakan di Pakistan cukup unik. Pertama, tarif PPh Badan ​bervariasi selama 3 tahun ke atas. Tarif PPh Badan sebesar 33% untuk tahun pajak 2015, 32% untuk tahun pajak 2016, 31% untuk tahun pajak 2017 dan 30% untuk tahun pajak 2018 ke atas. Tentunya, masih ada pengecualian untuk pengusaha kecil yang dikenakan tarif sebesar 25%.

Baca Juga:
Negara Ini Punya Tarif PPh Badan Lebih Besar untuk Perusahaan Tambang

Keunikan lainnya dapat dilihat pada tarif PPN. Tarif PPN standar atas penyerahan barang dan jasa di Pakistan adalah sebesar 17%. Tarif PPN pun bervariasi untuk barang dan jasa tertentu, yakni 16-18%. Beberapa barang dikecualikan dari PPN.

Tarif PPh Orang Pribadi atau individu dikenakan secara progresif. Tax ratio-nya tidak berbeda jauh dengan Indonesia. Namun, sampai saat ini, Pakistan tidak memiliki aturan transfer pricing. Pakistan juga telah menandatangani P3B atau tax treaty dengan 67 negara, termasuk dengan Indonesia. (IMF/World Bank)

Data Perpajakan Pakistan
Uraian Keterangan
Sistem Pemerintahan, Politik Parlementer
PDB Nominal US$ 269,9 miliar (2015)
Pertumbuhan ekonomi 5,5% (2015)
Populasi 188,9 juta jiwa (2015)
Tax Ratio 14,5% (2013)
Otoritas Pajak Federal Board of Revenue (FBR)
Sistem Perpajakan Self Assessment System
Tarif PPh Badan 32%
Tarif PPh Orang Pribadi
  • 5% - 30% (Gaji)
  • 7% - 35% (Non- Gaji)
Tarif PPN
  • 17% (Barang)
  • 16% - 18% (Jasa)
Tarif pajak dividen 12,5%
Tarif pajak royalti 15%
Tarif bunga 20%
Tax Treaty 67 negara


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 Januari 2024 | 15:41 WIB PROFIL PERPAJAKAN NAMIBIA

Negara Ini Punya Tarif PPh Badan Lebih Besar untuk Perusahaan Tambang

Jumat, 13 Oktober 2023 | 15:45 WIB PROFIL PERPAJAKAN EKUADOR

Pajak Lebih Tinggi Jika Domisili Pemegang Saham di Negara Tax Haven

Selasa, 19 September 2023 | 17:05 WIB PROFIL PERPAJAKAN BOLIVIA

Penghasilan Jasa Profesional Independen di Negara Ini Kena PPh Badan

Kamis, 02 Februari 2023 | 16:15 WIB PROFIL PERPAJAKAN VANUATU

Terapkan Pajak Kasino, Negara Ini Tidak Punya Pajak Penghasilan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?