Target 2020 Gagal, G20 Tegaskan Komitmen Capai Konsensus 2021

JAKARTA, DDTCNews - Negara-negara G20 kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung tercapainya konsensus global atas pemajakan ekonomi digital, mesti tenggat 2020 ini diyakini akan gagal terwujud.

Setelah diselenggarakannya pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 pada 14 Oktober 2020, negara-negara G20 menyatakan dukungannya atas penyusunan dan negosiasi atas proposal Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

"Kami berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama kami untuk menciptakan sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan, dan modern," tulis negara-negara G20 dalam communique yang diterbitkan setelah pertemuan, seperti dikutip Kamis (15/10/2020).

Negara-negara G20 mengakui pembahasan multilateral Pillar 1 dan Pillar 2 yang dibahas pada Inclusive Framework terhambat akibat pandemi Covid-19 sehingga target pencapaian konsensus pada akhir 2020 gagal dicapai.

Meski demikian, G20 berkomitmen untuk terus melanjutkan pembahasan multilateral untuk mengatasi masalah pemajakan ekonomi digital. Konsensus ditargetkan tercapai pada pertengahan 2021.

Selain itu, negara-negara G20 juga menyambut positif laporan dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengenai implikasi kebijakan perpajakan akibat mata uang kripto atau cryptocurrency.

"Kami menyambut baik progres implementasi standar transparansi perpajakan yang telah disepakati secara multilateral. Kami mendukung penguatan kapasitas perpajakan negara-negara berkembang untuk menciptakan basis pajak yang berkelanjutan," tulis negara-negara G20 dalam communique.

Berdasarkan laporan Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria kepada menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara OECD, belum ada kesepakatan yang berhasil dicapai oleh negara anggota Inclusive Framework baik atas proposal Pillar 1 maupun Pillar 2.

Aspek-aspek Pillar 1 yang tak kunjung disepakati oleh Inclusive Framework antara lain cakupan implementasi proposal Pillar 1, jumlah penghasilan yang direalokasikan pada yurisdiksi pasar, mekanisme penyelesaian sengketa, dan cakupan serta aplikasi dari Amount B Pillar 1. (Bsi)