AMERIKA SERIKAT

Tangkal Agresi China, DPR Minta Presiden AS Jalin P3B dengan Taiwan

Muhamad Wildan | Minggu, 23 Juli 2023 | 15:00 WIB
Tangkal Agresi China, DPR Minta Presiden AS Jalin P3B dengan Taiwan

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Komisi Luar Negeri DPR Amerika Serikat (AS) mendorong pemerintah AS) untuk menjalin persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Taiwan.

Anggota DPR dari Partai Republik Michael McCaul serta anggota DPR dari Partai Demokrat Gregory Meeks dan Gerry Connolly menilai P3B diperlukan untuk memfasilitasi investasi oleh korporasi dari kedua negara dan mencegah pengenaan pajak berganda.

"Produk legislasi bipartisan ini akan memperkuat kerja sama ekonomi dengan Taiwan," kata McCaul, dikutip pada Minggu (23/7/2023).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Tak hanya membawa manfaat ekonomi, lanjut McCaul, P3B dinilai perlu untuk menjaga stabilitas geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

"Ini merupakan langkah penting untuk menjaga Taiwan serta perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik," ujar McCaul.

Hapus Hambatan Investasi

Sementara itu, Connolly menuturkan Taiwan adalah mitra ekonomi yang tergolong strategis bagi AS. Kehadiran P3B diperlukan untuk menghapuskan hambatan investasi dan memperkuat kerja sama antara kedua negara.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

"Di tengah intimidasi oleh China atas Taiwan, sangat penting bagi AS untuk menunjukkan dukungan kepada Taiwan melalui kerja sama ekonomi, sosial, dan budaya," tuturnya.

Dalam draf Taiwan Tax Agreement Act, pemerintah AS diminta untuk memulai negosiasi P3B dengan American Institute in Taiwan (AIT) dan Taipei Economic and Cultural Representative Office (TECRO).

Pemerintah AS juga diminta melaporkan progres negosiasi P3B antara AS dan Taiwan kepada komisi. Setelah tercapai kesepakatan antara kedua negara, P3B antara AS dan Taiwan baru bisa dinyatakan jika Kongres AS sudah memberikan persetujuan atas P3B tersebut.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

P3B antara AS dan Taiwan diharapkan bisa meningkatkan kerja sama ekonomi antara kedua negara serta mendorong negara-negara lain untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Taiwan. (rig)

https://foreignaffairs.house.gov/press-release/mccaul-meeks-connolly-introduce-bipartisan-taiwan-tax-agreement-act/

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN