Tambah Anggaran Militer, Ketentuan Beberapa Jenis Pajak Bakal Diubah

STOCKHOLM, DDTCNews - Pemerintah Swedia akan mengubah ketentuan administrasi beberapa jenis pajak untuk mendukung peningkatan anggaran pertahanan.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menilai perombakan rezim pajak diperlukan untuk menambah anggaran pertahanan negara. Kemenhan mengusulkan perubahan sistem pajak masuk dalam RUU Anggaran 2022 dan mulai efektif berlaku pada 2024.

"Perubahan rezim PPh final yang lebih spesifik dan meningkatkan pajak atas alkohol serta tembakau akan mampu mendanai 40% peningkatan belanja militer," sebut Kemenhan Swedia dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (27/9/2021).

Kemenhan menyebutkan perombakan sistem PPh final yang lebih spesifik juga sejalan dengan rekomendasi Komisi Eropa. Untuk diketahui, komisi meminta Swedia meninjau kebijakan pajak kupon atas dividen dari dana pensiun publik.

Wajib pajak nonresiden akan dihadapkan pada beban pajak kupon dividen sebesar 30% atau tidak mendapatkan fasilitas sama sekali. Komisi Eropa menyebutkan regulasi tersebut melanggar kebebasan pergerakan modal di pasar tunggal Eropa.

Badan pajak Swedia juga sudah menyusun perubahan aturan yang menggeser skema withholding tax. Perubahan tersebut diharapkan menambah penerimaan US$26,8 juta. Rezim pajak yang sederhana juga diharapkan meningkatkan pengawasan dan mengurangi kesalahan administrasi.

Selain itu, Kemenhan menyebutkan tarif pajak alkohol sudah saatnya dinaikkan lantaran tidak berubah sejak 2017. Pungutan pajak alkohol di Swedia juga relatif tertinggal dibandingkan dengan negara lain di Eropa.

Hal serupa berlaku pada sistem pajak tembakau yang dihitung ulang setiap tahun berdasarkan fluktuasi harga pasar. Sistem tersebut pada akhirnya membuat beban pajak tembakau di Swedia lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan Skandinavia.

"Proposal pajak alkohol dan tembakau akan menghasilkan tambahan penerimaan 1 miliar krona per tahun. Secara total, tiga proposal akan meningkatkan pendapatan sekitar 1,25 miliar krona per tahun," sebut pemerintah dikutip dari Tax Notes International. (rig)