Tahun Depan, 'Digital Free Zone' Dirilis

PETALING JAYA, DDTCNews – Pemerintah Malaysia akan membuat Digital Free Zone (DFZ) pertama di dunia, yang akan diperkenalkan di pada tahun depan. Rencana ini diperkirakan dapat meningkatkan sektor ekonomi digital.

Menteri yang bertanggung jawab dari Unit Perencanaan Ekonomi (EPU) Datuk Abdul Rahman Dahlan mengatakan konsep ini akan menjadi cerminan bagi Zona Perdagangan Bebas yang ada saat ini, di mana bisnis diberi insentif, termasuk pembebasan pajak.

“Pembentukan DFZ akan merangsang ekonomi karena memberikan ruang bagi para pedagang online untuk bersaing dalam lingkungan yang sehat. Lokasi bisnis tidak akan lagi menjadi penghalang untuk pedagang,” pungkasnya.

Misanya, Abdul Rahman memberi contoh seorang pedagang di Kota Belud akan memiliki kesempatan yang sama untuk memasarkan atau menjual barang-barangnya, sebagai pedagang dari Lembah Klang. Ini adalah masa depan ekonomi digital.

Selama pembahasan Anggaran tahun 2017 di Parlemen pada hari Jumat (21/10), Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran RM162 juta atau Rp505,3 miliar untuk melaksanakan program-program seperti ekosistem e-commerce dan pergerakan pembuatan digital.

Najib mengatakan melalui Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), alokasi juga akan melihat bagaimana pengenalan dari Malaysia Digital Hub.

Hal itu juga diumumkan pemerintah yang akan memperkenalkan DFZ, yang bergabung melalui zona fisik dan virtual, dengan layanan online dan digital tambahan untuk memfasilitasi e-commerce internasional dan memperkuat inovasi berbasis internet.

Sementara itu, Abdul Rahman mengatakan dana tersebut akan bertindak sebagai modal awal untuk mengatur kerangka kerja yang diperlukan dan untuk mempersiapkan infrastruktur Malaysia yang tepat.

“Alokasi akan digunakan untuk melakukan penelitian menyeluruh di mana MDEC akan bertindak sebagai badan yang mengawasi. Kami akan melihat apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara terbaik agar konsep dapat terwujud,” ujarnya.

Menteri Najib juga mengatakan sementara Departemen Komunikasi dan Multimedia akan meneliti tahap awal pelaksanaannya, seperti dilansir dalam themalaymaionline.com, EPU juga akan melihat upaya potensial dari antar-menteri di masa depan.

“Saya bisa memikirkan beberapa kementerian menjadi penjaga proyek ini, termasuk Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Departemen Konsumerisme dan Perdagangan Internasional dan Kementerian Perindustrian. Sebagai upaya bersama untuk melihat ke depan,” tutupnya.

Sebagai tambahan informasi, terkait dengan digital ekonomi, saat ini sebuah model bisnis yang ada telah berubah dan hampir semua commerce adalah digital. Kendati demikian, peraturan pajak yang ada tidak terus berpacu mengikuti lingkungan bisnis yang terus berubah. Oleh karena itu, OECD dan G-20 mengeluarkan aturan dalam BEPS Action 1 yang membahas mengenai perpajakan ekonomi digital.

Pentingnya memahami bagaimana perpajakan dalam ekonomi digital juga akan dibahas lebih lanjut dalam seminar yang diadakan oleh DDTC Academy yang mengangkat tema Taxation of Digital Economy and E-Commerce. Seminar ini akan membahas lebih dalam bagaimana isu-isu yang terjadi dalam ekonomi digital saat ini dan bagimana penerapan perpajakannya. (Amu)