Suku Bunga Acuan BI Naik Jadi 6,25%, Dampak ke APBN Diwaspadai

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan turut mewaspadai dampak kenaikan Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) menjadi 6,25% pada bulan lalu.

Sri Mulyani mengatakan kenaikan suku bunga acuan BI menjadi salah satu perubahan tingkat suku bunga acuan BI dapat berdampak langsung pada besaran pembayaran bunga utang domestik. Dalam hal ini, perubahan tingkat suku bunga tersebut akan berdampak pada perubahan biaya dari bunga utang (cost of fund).

"Ini tentu dari Kementerian Keuangan untuk strategi pembiayaan dengan cost of fund yang cenderung mengalami kenaikan, dan juga nilai tukar, kita akan terus melakukan pengelolaan secara prudent," katanya dalam konferensi pers KSSK, Jumat (3/5/2024).

Sri Mulyani mengatakan kenaikan suku bunga acuan menjadi salah satu respons BI dalam menghadapi berbagai risiko global. Pemerintah pun perlu turut mewaspadai dampak kebijakan BI tersebut terhadap APBN, terutama dari sisi pembiayaan.

Dia menjelaskan pemerintah dan BI akan terus bersinergi dan berkoordinasi untuk memastikan stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Di sisi lain, Sri Mulyani memandang kenaikan suku bunga acuan BI tidak akan terlalu berdampak pada penerimaan pajak, terutama pajak pertambahan nilai (PPN) yang merefleksikan kegiatan konsumsi. Menurutnya, kinerja PPN dalam negeri secara bruto pada kuartal I/2024 masih mengalami pertumbuhan 5,8%, walaupun secara neto terkontraksi 23,82%.

"Kita akan terus memberikan guidance kepada market agar kita tetap bisa mengelola kondisi yang memang cukup dinamis, tanpa harus mengorbankan stabilitas momentum, pertumbuhan, dan kredibilitas dari instrumen fiskal maupun moneternya," ujarnya.

Pada 24 April 2024, BI mengumumkan kenaikan BI7DRR sebesar 25% basis points (bps) menjadi 6,25%. Kenaikan ini terjadi setelah BI mempertahankan BI7DRR sebesar 6,25% sejak Oktober 2023.

Kenaikan suku bunga ini dilakukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari kemungkinan memburuknya risiko global. Selain itu, juga sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025. (sap)