KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap 4 Program Prioritas Prabowo pada Tahun Pertamanya

Muhamad Wildan | Selasa, 27 Agustus 2024 | 19:00 WIB
Sri Mulyani Ungkap 4 Program Prioritas Prabowo pada Tahun Pertamanya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) berjalan keluar ruangan usai mengikuti rapat paripurna ke-4 Masa Persidangan I tahun sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024). ANTARA FOTO/Fauzan/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki 4 program prioritas yang menjadi quick wins pada tahun pertama pemerintahannya.

Pertama, Prabowo memprioritaskan program makan siang gratis. Program yang kini bernama makan bergizi gratis (MBG) tersebut bakal menelan anggaran senilai Rp71 triliun.

"MBG jelas merupakan prioritas," kata Sri Mulyani, Selasa (27/8/2024).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Kedua, Prabowo akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang. Pemeriksaan dilakukan di posyandu, puskesmas, hingga rumah sakit-rumah sakit di daerah.

Agar pemeriksaan gratis bisa dilaksanakan di daerah-daerah, pemerintah akan meningkatkan fasilitas rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tipe C. Dengan demikian, terdapat sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan yang perlu ditambah.

Ketiga, Prabowo akan merenovasi 22.000 sekolah yang rusak. Tak hanya itu, sekolah unggulan yang terintegrasi di 4 lokasi juga akan dibangun. Menurut Sri Mulyani, lokasi sekolah unggulan tersebut akan ditetapkan oleh Prabowo.

Baca Juga:
Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Keempat, Prabowo akan mendorong pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa. Program ini diperlukan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional.

"Mulai dari program di Kementerian PUPR dan Kementan dengan perbaikan intensifikasi 80.000 hektare dan pencetakan sawah baru 150.000 hektare," tutur Sri Mulyani.

Sebagai informasi, RAPBN 2025 disusun dengan memberikan ruang diskresi bagi Prabowo. Diskresi diberikan mengingat APBN 2025 disusun oleh pemerintahan saat ini, tetapi akan dilaksanakan oleh pemerintahan berikutnya.

"Oleh karena yang membahas ialah kabinet dan DPR saat ini, pemerintah yang akan datang diberikan diskresi yang tentu akan lebih banyak in charge untuk menjelaskan dan menavigasi APBN 2025," ujar Sri Mulyani. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja