JAKARTA, DDTCNews — Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai target penerimaan yang dipatok dari program tax amnesty cukup ambisius, sebagai konsekuensi seluruh jajaran petugas dan pejabat Ditjen Pajak dituntut untuk benar-benar siap dan sigap.
Sri Mulyani mengatakan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta petugas pajak untuk proaktif dalam tax amnesty adalah bagian dari upaya membangun kepercayaan publik dan pelaku usaha guna mengamankan penerimaan negara.
“Jadi ini adalah suatu pesan yang sangat penting dan itu akan dilakukan melalui beberapa tindakan,” ujarnya, Kamis (28/7) seperti dikutip laman resmi Sekretariat Kabinet.
Sedikitnya ada 3 poin penting yang menjadi perhatian Sri Mulyani dalam menyukseskan tax amnesty. Pertama, personel harus paham mengenai peraturan, paham bagaimana menjelaskan, dan mempunyai jiwa untuk melayani.
Kedua, Sri Mulyani meminta semua instrumen dan peraturan segera diselesaikan dan dilengkapi agar. “Jangan sampai Kementerian Keuangan sudah menjelaskan tapi ada peraturan yang belum selesai atau belum disiapkan, akibatnya timbul keterdugaan,” imbuhnya.
Ketiga, Sri Mulyani akan meninjau kembali apakah target penerimaan negara hanya dititikberatkan pada tax amnesty, karena menurutnya saat ini APBN lebih penting, terutama dari sisi penerimaan pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak.
Sri Mulyani juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan sejumlah instansi lainnya seperti, Kemenko Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, dan Bank Indonesia.
“Itu adalah 3 hal yang akan terus kita lakukan. Tentu tidak hanya evaluasi tapi karena tahun 2016 ini tersisa sekitar 5 bulan, maka yang paling penting kita akan coba melaksanakan dan mengkomunikasikannya dengan baik,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.