KEBIJAKAN INVESTASI

Sri Mulyani Sebut Reformasi Bikin Iklim Investasi RI Makin Menarik

Dian Kurniati | Selasa, 16 Mei 2023 | 09:30 WIB
Sri Mulyani Sebut Reformasi Bikin Iklim Investasi RI Makin Menarik

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersalaman dengan CEO Dubai Islamic Bank Adnan Chilwan (kanan). (foto: Instagram @smindrawati)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang langkah reformasi memiliki keterkaitan yang erat dengan perbaikan iklim investasi di Indonesia.

Saat membahas rencana reformasi Indonesia bersama CEO Dubai Islamic Bank Adnan Chilwan, Sri Mulyani mengatakan reformasi yang tengah berjalan saat ini akan membuat investasi di Indonesia makin menarik.

"Saya membahas mengenai rencana pembangunan Indonesia ke depan dan berbagai reformasi yang berjalan, termasuk di reformasi di sektor keuangan," katanya melalui Instagram @smindrawati, dikutip pada Selasa (16/5/2023).

Baca Juga:
WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Sri Mulyani menuturkan dirinya sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Dubai, Uni Emirat Arab, seusai meninggalkan Jeddah, Arab Saudi. Pada kunjungan tersebut, ia mengagendakan pertemuan dengan CEO Dubai Islamic Bank Adnan Chilwan.

Kepada Chilwan, ia banyak membahas mengenai Indonesia yang mampu bertahan dengan baik di tengah situasi global yang penuh dengan ketidakpastian.

Beberapa lembaga pemeringkat internasional pun memberikan rating yang cukup baik dan stabil kepada Indonesia dengan mempertimbangkan faktor kondisi makro ekonomi nasional yang stabil dan prospek pertumbuhan ekonomi yang positif.

Baca Juga:
Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Pada situasi yang serba tidak pasti itu pula, Indonesia melaksanakan reformasi, termasuk di sektor keuangan. Dalam hal ini, pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Pengesahan UU PPSK bertujuan menjaga stabilitas sektor keuangan, pendalaman sektor keuangan, serta inklusivitas sektor keuangan.

Selain itu, pemerintah juga mengesahkan undang-undang berupa UU Cipta Kerja, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), serta UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Baca Juga:
Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Pada UU HPP, pemerintah melakukan reformasi kebijakan yang mencakup ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), pajak karbon, serta cukai.

"Saya menyampaikan peluang-peluang investasi di Indonesia di berbagai sektor termasuk dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan," ujar Sri Mulyani.

Menkeu menyebut Chilwan menyambut positif upaya Indonesia dalam mendorong kemajuan di tengah ketidakpastian global. Indonesia dan India pun dipandang menjadi 2 negara yang saat ini terus membuat kemajuan serta memiliki prospek cerah. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko