KEBIJAKAN EKONOMI

Sri Mulyani: Regulasi Tak Boleh Hambat Kreativitas Bisnis Start-up

Redaksi DDTCNews | Kamis, 26 Oktober 2017 | 16:13 WIB
Sri Mulyani: Regulasi Tak Boleh Hambat Kreativitas Bisnis Start-up

JAKARTA, DDTCnews – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan regulasi pemerintah tidak boleh menghambat kreativitas bisnis start-up baru, mengingat hal itu merupakan aset yang dapat menggerakkan perekonomian Indonesia.

Hal ini disampaikannya dalam Seminar Utama Hari Oeang dengan tema "2030 : Menjadi Kekuatan Baru Ekonomi Dunia Melalui Transformasi Digital dan APBN yang Berdaya Saing” di Aula Dhanapala kantor pusat Kementerian Keuangan Jakarta pada Kamis (26/10).

"Generasi millenial punya 3 karakter, yaitu 3C: Connected, Confidence dan Creative. Kalau dalam 3 hal ini apabila dikurung dengan regulasi yang menghilangkan 3 karakter ini maka pemerintah mendzolimi. 3C harus menjadi aset bukan disaster," ujarnya.

Menkeu menambahkan jika Indonesia ingin mengejar ketertinggalannya di bidang ekonomi, maka Indonesia harus mengubah salah satu pencarian pendapatannya dari Sumber Daya Alam (SDA) menuju ke investasi manusia (SDM).

"Sejak Orde Baru, perekonomian banyak di-drive oleh komoditi. Untuk bisa menjadi negara besar, di tahun 2030-2045 harus mampu mentransformasi dari natural resource ke human resource," jelasnya.

Menurutnya, negara harus bisa menciptakan aset dalam bentuk kreatifitas produksi dengan membangun SDM, infrastruktur dan konektivitas. "Republik bisa menciptakan aset-aset dalam bentuk kreativitas production dan aktivitas ekonomi sehingga masyarakat sejahtera dan adil,” kata Sri Mulyani.

Dia berpendapat republik ini harus memastikan hak anak Indonesia. Oleh karena itu fokus APBN memberikan kesempatan yang sama dan investasi SDM yaitu kesehatan, pengentasan kemiskinan.

Selain itu, lanjutnya, tidak mungkin investasi human capital dibangun kalau infrastruktur tidak dibangun seperti jalan, seaport, airport dan koneksi.

“Konektivitas adalah necessary condition agar 3C menjadi aset. APBN memberikan keberpihakan. Mencari titik dimana digital economy bisa berkembang tapi masih ada ekonomi konvensional," paparnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN