Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
JAKARTA, DDTCnews – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan regulasi pemerintah tidak boleh menghambat kreativitas bisnis start-up baru, mengingat hal itu merupakan aset yang dapat menggerakkan perekonomian Indonesia.
Hal ini disampaikannya dalam Seminar Utama Hari Oeang dengan tema "2030 : Menjadi Kekuatan Baru Ekonomi Dunia Melalui Transformasi Digital dan APBN yang Berdaya Saing” di Aula Dhanapala kantor pusat Kementerian Keuangan Jakarta pada Kamis (26/10).
"Generasi millenial punya 3 karakter, yaitu 3C: Connected, Confidence dan Creative. Kalau dalam 3 hal ini apabila dikurung dengan regulasi yang menghilangkan 3 karakter ini maka pemerintah mendzolimi. 3C harus menjadi aset bukan disaster," ujarnya.
Menkeu menambahkan jika Indonesia ingin mengejar ketertinggalannya di bidang ekonomi, maka Indonesia harus mengubah salah satu pencarian pendapatannya dari Sumber Daya Alam (SDA) menuju ke investasi manusia (SDM).
"Sejak Orde Baru, perekonomian banyak di-drive oleh komoditi. Untuk bisa menjadi negara besar, di tahun 2030-2045 harus mampu mentransformasi dari natural resource ke human resource," jelasnya.
Menurutnya, negara harus bisa menciptakan aset dalam bentuk kreatifitas produksi dengan membangun SDM, infrastruktur dan konektivitas. "Republik bisa menciptakan aset-aset dalam bentuk kreativitas production dan aktivitas ekonomi sehingga masyarakat sejahtera dan adil,” kata Sri Mulyani.
Dia berpendapat republik ini harus memastikan hak anak Indonesia. Oleh karena itu fokus APBN memberikan kesempatan yang sama dan investasi SDM yaitu kesehatan, pengentasan kemiskinan.
Selain itu, lanjutnya, tidak mungkin investasi human capital dibangun kalau infrastruktur tidak dibangun seperti jalan, seaport, airport dan koneksi.
“Konektivitas adalah necessary condition agar 3C menjadi aset. APBN memberikan keberpihakan. Mencari titik dimana digital economy bisa berkembang tapi masih ada ekonomi konvensional," paparnya. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.